Bisnis.com, BANDA ACEH—Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh menyatakan, realisasi belanja negara tahun anggaran 2018 hingga triwulan pertama di provinsi itu mencapai Rp5,527 Triliun atau 12,6 persen dari alokasi.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh, Zaid Burhan Ibrahim di Banda Aceh, Rabu (4/4/2018) menyebutkan, Aceh menerima alokasi belanja negara tahun anggaran 2018 mencapai Rp48,564 triliun. Sedangkan yang sudah direalisasikan hingga triwulan pertama sebesar Rp6,527 triliun.
Belanja negara sebesar Rp48,564 triliun tersebut meliputi belanja pemerintah pusat sebesar Rp13,678 triliun. Dan transfer ke daerah beserta dana desa sebanyak Rp34,886 triliun.
"Dari total belanja negara tersebut, hanya dana alokasi khusus atau DAK fisik yang belum dicairkan atau realisasinya masih nol persen. Ini terjadi karena proyek pemerintah di Aceh belum dilaksanakan atau prosesnya masih dalam pelelangan," ungkap dia.
Sedangkan realisasi pendapatan negara dan hibah di Aceh tahun anggaran 2018 hingga triwulan pertama mencapai Rp759,3 miliar atau 12,6 persen dari target Rp6.024,3 triliun.
Zaid menyebutkan, pendapatan dan hibah tersebut meliputi penerimaan dalam negeri berupa penerimaan perpajakan sebesar Rp607,8 miliar dari target Rp5,521 triliun Serta penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp151,5 miliar dari target Rp488,3 miliar. Sedangkan penerimaan hibah realisasinya masih nol persen, kata Zaid Burhan memaparkan.
"Kami terus berupaya mempercepat penyerapan atau realisasi anggaran, sehingga perputaran uang di Aceh semakin banyak. Sebab, selama ini perputaran uang di Aceh sangat tergantung anggaran pemerintah," kata Zaid Burhan Ibrahim.
