Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Komisi VI DPR Dorong Anggaran untuk Layanan Publik Batam

Komisi VI DPR RI berkomitmen mendorong peningkatan kualitas layanan di Mall Pelayanan Publik (MPP) Kota Batam melalui politik anggaran.
 Anggota Komisi VI DPR RI saat mendengar penjelasan layanan di MPP Batam, Kamis (8/2)/Bisnis.com
Anggota Komisi VI DPR RI saat mendengar penjelasan layanan di MPP Batam, Kamis (8/2)/Bisnis.com

Bisnis.com, BATAM – Komisi VI DPR RI berkomitmen mendorong peningkatan kualitas layanan di Mall Pelayanan Publik (MPP) Kota Batam melalui politik anggaran.

Komisi VI berjanji akan mendorong lembaga pemerintah mitranya untuk mengalokasikan anggaran pendukung.

“Kalau mitra kerja kami, pasti akan kami dorong. Soal anggaran akan dikomunikasikan,” jelas Ketua Komisi VI DPR RI Teguh Juwarno saat berkunjung ke MPP Kota Batam, Kamis (8/2).

Komisi VI terkesan dengan keberadaan MPP di Batam. Sekitar 12 orang anggota Komisi VI sempat berbincang dengan pengunjung MPP. Seluruhnya memberikan testimoni positif. Terutama terkait efisiensi pelayanan di MPP.

“Sangat efisien, terutama pengurusan legalitasi tanah dan pengalihan hak,” katanya.

Keberadaan MPP di Batam dinilainya sebagai terobosan baru atas harmonisasi lembaga pemerintah. Seluruh perizinan sudah terintegrasi dan bsia diurus dalam satu tempat. Dia percaya, harmonisasi ini bisa memberikan stimulasi dunia bisnis untuk terus bergeliat.

Pengurusan izin jadi lebih mudah dan murah. Standart Operasional Prosedur (SOP) pengurusan izin juga diterapkan secara transparan, sehingga pengurus izin bisa memantau sejauh mana perizinan yang diurusnya berjalan.

“Yang paling penting kondisi ini memberikan kepastian,” pujinya.

Kehadiran MPP juga seakan menjadi simbolisme harmonisnya hubungan Pemko Batam dan BP Batam. Dimana beberapa tahun belakangan kedua lembaga tersebut seolah terlibat gesekan yang menciptakan disharmoni di Batam.

Sinergitas kedua lembaga ini diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan investasi. “Dulu saua lihat ada maslah dan saling serang. Sekarang tidak ada lagi. Bahkan Pemko pernah mengadu ke DPR RI, khususnya komisi VI,” ungkapnya.

Kendati masih dalam masa uji coba, saat ini sudah ada 427 perizinan yang bisa diurus di MPP. Jumlah tersebut akan terus bertambah. Setelah usai masa uji coba, Pesiden Joko Widodo akan meresmikan MPP Batam.

“Lingkungan MPP juga di design sangat modern. DI dalamnya ada area bermain anak, ruang menyusui dan fasilitas lain untuk mennjang aktifitas MPP,” tutur Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayana Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kota Batam Gustian Riau.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Editor : Rustam Agus
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper