Bisnis.com, PEKANBARU -- Pemprov Riau mengandalkan Badan usaha milik desa (Bumdes) untuk menyukseskan program Riau Bebas Rentenir yang sudah dicanangkan sejak tahun lalu.
Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman mengatakan untuk mewujudkan daerahnya bebas rentenir perlu melibatkan lembaga sampai tingkat desa, salah satunya Bumdes.
"Untuk mendorong Riau bebas rentenir, harus diperkuat akses layanan keuangan di masyarakat, karena itu kami berkomitmen perkuat Bumdes sebagai ujung tombak," katanya kepada Bisnis Kamis (8/2/2018).
Nantinya Bumdes akan menjadi lembaga yang melayani simpan pinjam, hingga menyalurkan pembiayaan dan permodalan, tidak hanya pelaksana kegiatan pemerintahan desa seperti selama ini.
Memang Bumdes tujuan awalnya untuk menjalankan program pembangunan infrastruktur desa, tetapi perlu peran lebih dalam membantu peningkatan akses keuangan, yang selama ini menjadi tantangan di tingkat pedesaan.
Pemprov dalam wadah Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) bersama OJK, kata Andi, sapaan gubernur, berkomitmen bersama-sama perkuat peran Bumdes ini di bidang keuangan.
"Kalau akses keuangan sudah merata sampai ke desa, akan terwujud Riau Bebas Rentenir, jadi pinjam uang di desa tidak lagi ke rentenir itu," katanya.
Adapun saat ini 100 Bumdes yang ada di Riau telah berubah statusnya menjadi Lembaga Keuangan Mikro (LKM), dengan tugas awal sebagai pelaksana program bantuan pangan non tunai (BPNT) dari pemerintah pusat, dan kedepan akan dibuka layanan simpan pinjam serta penyaluran modal dan pembiayaan.
