Bisnis.com, PEKANBARU — Gubernur Riau (Gubri) Abdul Wahid menegaskan komitmennya untuk mempercepat hilirisasi komoditas kelapa di Riau melalui program replanting dan pemanfaatan skema pembiayaan Koperasi Merah Putih.
Hal ini disampaikan saat memimpin Rapat Koordinasi Tim Satgas Percepatan Hilirisasi Kelapa di Ruang Kenanga, Kantor Gubernur Riau.
Menurut Gubri, sektor perkebunan kelapa merupakan salah satu penopang utama ekonomi Riau, bersama sektor minyak dan gas (migas) serta kehutanan, khususnya industri pulp and paper.
"Hilirisasi kelapa masih setengah, belum maksimal, belum semua dimanfaatkan. Baru sampai santan, belum terintegrasi sepenuhnya," ujarnya, Senin (26/5/2025).
Dia menyoroti lahan perkebunan kelapa di Riau banyak yang sudah tua dan berada di kawasan hutan, yang membutuhkan peremajaan atau replanting. Umur pohon kelapa di beberapa wilayah telah melampaui 40 tahun, jauh dari produktivitas optimalnya.
Karena itu dia menilai harus ada kebijakan replanting dimana soal bagaimana bibitnya, pendanaannya, dan apa yang bisa dilakukan petani sambil menunggu panen dalam 3 hingga 4 tahun ke depan, semua harus dirancang dengan baik.
Baca Juga
Adapun daerah penghasil kelapa utama di Riau meliputi Kabupaten Indragiri Hilir, Kepulauan Meranti, dan Pelalawan. Sekitar 60% dari lahan perkebunan di daerah-daerah ini merupakan kebun kelapa.
Gubri juga menekankan pentingnya pengembangan bibit unggul yang tahan terhadap intrusi air asin, khususnya untuk wilayah pesisir seperti Indragiri Hilir.
“Kita bersama perguruan tinggi harus mencari solusi bibit kelapa yang tahan air asin. Ini sangat penting untuk keberlangsungan produksi di wilayah pesisir yang rentan terpapar air laut,” ujarnya.
Untuk mendukung masa transisi selama replanting, Gubri mengusulkan pemanfaatan program Koperasi Merah Putih yang diinisiasi oleh pemerintah pusat. Koperasi ini diharapkan menjadi alternatif pembiayaan bagi petani kelapa dibandingkan bergantung kepada tengkulak.
“Kita bangun koperasi, manfaatkan program Presiden Prabowo lewat Koperasi Merah Putih. Ini lebih baik daripada petani bertransaksi dengan tengkulak yang sering kali merugikan karena harga jauh dari pasar,” kata Gubri.
Melalui pendekatan terintegrasi—mulai dari pembenahan regulasi lahan, penyediaan bibit unggul, hingga sistem pembiayaan koperasi—pemerintah Provinsi Riau berharap sektor kelapa dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru yang inklusif dan berkelanjutan.
