Ribuan Pekerja di Riau Kena PHK Awal 2025, Paling Banyak di Inhil

Bisnis.com, PEKANBARU -- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Riau mengonfirmasi terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) massal pada awal 2025 di Provinsi Riau. 

Kepala Disnakertrans Riau Boby Rachmat mengatakan total sebanyak 3.128 pekerja terdampak, dengan kontribusi terbesar berasal dari dua perusahaan di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), yaitu PT Pulau Sambu dan PT RSUP Pulau Burung.

“Di Februari 2025 lalu ada kontribusi besar PHK dari PT Pulau Sambu dan PT RSUP Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir, berjumlah 3.128 orang pekerja,” ungkapnya, Rabu (9/4/2025).

Meski demikian, dia menyebutkan situasi mulai membaik pada Maret lalu. Tidak ada laporan PHK baru di Inhil, dan PT Pulau Sambu bahkan telah memulai proses rekrutmen ulang terhadap pekerja yang sebelumnya diberhentikan. 

“Untuk bulan Maret di Inhil tidak ada PHK lagi. Sementara di PT Pulau Sambu, mereka mulai merekrut ulang pekerja yang di-PHK tersebut. Tapi data yang dipekerjakan kembali belum kami dapatkan dari perusahaan,” jelas Boby.

Sementara itu, Gubernur Riau Abdul Wahid mengaku telah mengetahui kabar PHK massal di PT Pulau Sambu. Menurutnya, salah satu penyebab utama gelombang PHK tersebut adalah keterbatasan bahan baku yang mengganggu operasional perusahaan. “Saya sudah dengar soal PHK PT Pulau Sambu,” ujarnya. 

Abdul Wahid menjelaskan bahwa penurunan produksi kelapa di Inhil menjadi faktor kunci di balik krisis ini. “Produksi kebun kelapa di Inhil sedang anjlok. Biasanya petani bisa memanen sekitar 10.000 butir per trip, kini hanya sekitar 5.000 butir atau turun lebih dari 50 persen. Yang kami tahu, ini salah satu penyebab gelombang PHK itu,” terangnya.

Kondisi ini menimbulkan tantangan besar bagi industri yang bergantung pada kelapa sebagai bahan baku utama. Namun, langkah rekrutmen ulang oleh PT Pulau Sambu memberikan harapan baru bagi ribuan pekerja yang terdampak. 

Pemerintah provinsi bersama Disnakertrans Riau terus memantau perkembangan situasi ini untuk memastikan hak-hak pekerja terpenuhi dan stabilitas tenaga kerja di wilayah tersebut dapat pulih secepat mungkin.