Bisnis.com, PALEMBANG – Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) mulai melakukan sosialisasi kepada kepala daerah di masing-masing kabupaten kota dalam mempersiapkan implementasi program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) pada Februari mendatang.
Kepala Dinas Kesehatan Sumsel Trisnawarman menjelaskan program PKG nantinya akan dilaksanakan berdasarkan tiga momentum.
Pertama, PKG ulang tahun yang akan mulai pada Februari diperuntukkan bagi balita usia di bawah 5 tahun dan diatas 18 tahun, dengan ketentuan periode paling lama satu bulan dari tanggal ulang tahun. PKG ulang tahun ini tersedia melalui layanan puskesmas dan klinik.
Kedua, PKG sekolah, dimulai bulan Juli dengan persyaratan usia siswa 6-18 tahun dan akan dilaksanakan di sekolah. Ketiga yaitu PKG Khusus, diperuntukkan bagi ibu hamil dan balita yang akan dilaksanakan di puskesmas dan posyandu sesuai dengan jadwal.
“Untuk itu kami harapkan kepada Bupati Walikota utamanya Dinas Kesehatan dan OPD terkait untuk dapat melaksanakan ini,” ujar Trisnawarman, Jumat (24/1/2025).
Menurutnya, jenis pemeriksaan yang disediakan bukanlah MCU (medical check up), tetapi merupakan jenis skrining awal. Adapun jenis pemeriksaan dibagi menjadi tiga siklus meliputi bayi baru lahir, balita dan anak pra sekolah, serta skrining dewasa dan lansia.
Baca Juga
“Skrining pada bayi baru lahir seperti hormon, G6PD, penyakit jantung bawaan, kelainan empedu, dan pertumbuhan seperti berat badan, tinggi badan. Untuk anak pra sekolah seperti pertumbuhan, perkembangan, tuberkulosis, telinga, mata, gigi, thalasemia dan gula darah. Sedangkan dewasa dan lansia pemeriksaan untuk tekanan darah, gula darah, stroke, jantung, ginjal, kanker payudara, kanker leher rahim, kanker paru, telinga, mata, gigi, gizi, hati, jiwa dan kebugaran,” jelasnya.
Trisnawarman mengatakan, saat ini Sumsel telah dilengkapi dengan fasilitas pelayanan kesehatan (Faskes) terdiri dari dokter praktik 499, klinik pratama 588, serta Penyuluh Kesehatan Masyarakat (PKM) sebanyak 350.
Dia menambahkan, jumlah desa dan kelurahan secara keseluruhan di Sumsel saat ini mencapai 3.258. Namun sebanyak 436 jumlah desa/kelurahan tidak memiliki Pustu (Puskesmas Pembantu) maupun Poskesdes.
“Artinya ada sekitar 2.822 layanan Pustu dan Poskesdes yang ada di Sumsel,” katanya.
Sementara itu untuk puskesmas secara keseluruhan di Sumsel saat ini sebanyak 354, dengan jumlah tenaga kesehatan dari berbagai jenis mencapai 24.404.
Lebih lanjut, Trisnawarman menjelaskan, program PKG ini akan dijalankan melalui anggaran senilai Rp1,37 triliun yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.
Namun, jika kemungkinan dana tersebut kurang, terdapat tambahan anggaran dari APBN dengan besaran Rp3,23 triliun.
“Jadi dana yang digelontorkan untuk program [PKG] ini Rp1,37 triliun yang diambil dari DAK non fisik untuk langsung turun ke puskesmas,” pungkasnya.
