Bisnis.com, PADANG - Bank Indonesia mengingatkan semua pihak untuk menjaga iklim investasi di Provinsi Sumatra Barat seiring adanya persoalan penolakan rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) Terapung di Danau Singkarak bagi masyarakat di wilayah Batipuh Selatan, Kabupaten Tanah Datar.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumbar M. Abdul Majid Ikram mengatakan hal yang perlu dipahami bahwa investasi untuk rencana pembangunan PLTS Terapung Singkarak itu bukanlah investor dalam negeri, melainkan investor asing yakni dari Arab Saudi.
Apabila persoalan di suatu kawasan yang menolak investasi PLTS Terapung itu tidak segera dicarikan solusi yang konkrit, wajah investasi di Sumbar jadi pertaruhan di kalangan investor asing.
“Kalau investornya lokal atau masih orang Indonesia, mungkin dampaknya tidak begitu besar. Tapi untuk PLTS Terapung Singkarak itu investor dari Arab Saudi. Jadi kalau sampai rencana pembangunan PLTS Terapung di Singkarak batal, informasi soal sulitnya berinvestasi ke Sumbar mudah tersebar dari pertemuan-pertemuan investor asing, dampak buruknya ya ke Sumbar,” katanya, Kamis (23/1/2025).
Majid mempercayai untuk rencana investasi yang melibatkan perusahaan luar negeri itu, kajian dan penelitian soal dampaknya telah dilakukan secara baik. Artinya, tidak mungkin untuk sebuah investasi seperti PLTS Terapung itu disetujui pemerintah, jika ada menimbulkan dampak yang buruk, baik pada lingkungan maupun pada perekonomian masyarakat sekitar.
“Solusi persoalan yang ada untuk rencana PLTS Terapung Singkarak itu perlu segera dicarikan, dan saya berharap investasinya tetap jalan, sehingga iklim investasi di Sumbar tetap baik citranya,” ujar Majid.
Baca Juga
Di kesempatan terpisah, Gubernur Sumbar Mahyeldi mengajak masyarakatnya untuk bisa menerima terhadap investasi yang datang sehingga dapat memberikan dampak ekonomi, tidak hanya bagi pemerintah daerah, tapi juga bagi masyarakat sekitar perusahaan.
Menurutnya bila di suatu wilayah ada investasi yang masuk, seperti mendirikan sebuah aktivitas dari sebuah perusahaan dan hal lainnya, maka dampak positifnya akan dirasakan bagi masyarakat di sekitarnya.
“Terlepas dari manfaat penerimaan pendapatan asli daerah. Kalau investasi itu ada di suatu wilayah. Pastinya bantuan-bantuan CSR perusahaan akan memprioritaskan masyarakat sekitarnya, mulai dari untuk kemajuan ekonomi masyarakat hingga soal pendidikannya,” katanya.
Dia menyebutkan tidak hanya dari sisi kemajuan ekonomi, tapi dari sisi lapangan pekerjaan juga turut terbuka untuk masyarakatnya, serta infrastruktur lainnya juga turut maju.
“Manfaat-manfaat seperti itu ada baiknya jadi perhatian masyarakat. Caranya, terima dengan baik terhadap investasi itu. Seandainya ada keraguan, tinggal ditanyakan langsung, dengan demikian bisa terbangun musyawarah,” ujarnya.
Mahyeldi menyampaikan dengan masuknya investasi besar, maka akan dapat mempercepat laju pembangunan suatu daerah. Tidak terkecuali di Sumbar, kebutuhan serupa juga tengah menjadi harapan.
"Kita butuh dukungan investasi besar untuk mengakselerasi pembangunan. Tanpa itu sulit, sebab ruang fiskal kita sangat terbatas," tegasnya.
Oleh karena itu, masyarakat tidak perlu takut terhadap masuknya investasi dari luar. Karena sebelum memberikan izin, pemerintah sudah melakukan kajian terhadap berbagai dampak yang berpotensi terjadi. Artinya tidak akan ada persoalan dampak buruk dikemudian hari.
"Masyarakat tidak perlu cemas, pemerintah tidak mungkin memberi izin kepada investasi yang berpotensi merugikan masyarakat dan daerah. Tidak mungkin itu, masyarakat harus percaya," sebutnya.
Warga Menolak Pembangunan PLTS Terapung Singkarak
Sebelumnya, rencana pembangunan PLTS Terapung di Danau Singkarak, yang mencakup dua wilayah yakni di Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar, dihadapkan sejumlah persoalan.
Spanduk penolakan terhadap pembangunan PLTS Terapung Singkarak pun berjejer di pasang di sejumlah titik jalan yang berada di pinggiran danau. Penolakan itu tidak hanya dari masyarakat yang ada di Batipuh Selatan, Tanah Datar, tapi para perantau juga turut menyatakan penolakan dari adanya investasi tersebut.
Penolakan itu didasari adanya anggapan bahwa keberadaan PLTS Terapung dapat mengancam keberlangsungan mata pencaharian nelayan, yang selama ini menggantungkan ekonomi keluarga dari hasil penangkapan ikan bilih yang merupakan endemik yang ada di Danau Singkarak itu.
Seorang tokoh masyarakat di Desa Guguak Malalo, Kecamatan Batipuh Selatan, Tanah Datar, Fandi menyampaikan kondisi yang dialami oleh nelayan saat ini menurunnya hasil tangkapan ikan bilih.
“Seandainya pembangunan PLTS Singkarak turun dibangun yang artinya permukaan danau akan ditutupi oleh panel surya. Maka akan membuat gerak nelayan untuk menangkap ikan akan semakin sempit. Sekarang saja sulit hasil tangkapan, lalu ada pula PLTS itu,” ujarnya pada pekan kemarin.
Fandi berharap betul agar ada kebijakan dari pemerintah untuk tidak memasang PLTS Terapung itu di wilayah Batipuh Selatan, sehingga nelayan yang ada di pinggiran danau bisa lebih leluasa untuk bisa pergi mencari nafkah dari hasil menangkap ikan bilih.
“Pada intinya kami tidak menolak sepenuhnya batal, tapi digeser saja dari desa kami ini,” tegasnya.
Salah seorang nelayan di Danau Singkarak, Reza menambahkan keberadaan ikan bilih di Singkarak sudah menjadi sumber mata pencaharian bagi masyarakat setempat.
"Soal ketentuan dan aturan lainnya agar populasi ikan bilih tetap ada, kami dari nelayan sangat mendukung upaya dari pemerintah itu. Karena, kalau populasi terjaga, hasil tangkapan kami pun tetap stabil," katanya.
Reza menyampaikan selama ini nelayan di Singkarak lebih banyak menggunakan cara tradisional untuk menangkap ikan bilih, seperti perahu kecil yang di dayung secara tradisional juga dan jaring terbilang pendek, namun untuk hasil tangkapan terbilang bagus.
"Harga ikan bilih ini memang lebih mahal dari ikan pada umumnya. Apalagi yang sudah digoreng itu, bisa sampai Rp250.000 per kilogram," jelasnya.
Untuk itu, dengan adanya rencana pembangunan PLTS terapung di Danau Singkarak, menjadi hal yang dikhawatirkan bagi nelayan. Selain soal kawasan menangkap ikan mulai berkurang, ancaman populasi juga menjadi persoalan yang ditakuti oleh nelayan setempat.
"Sejauh ini belum ada informasi yang menyatakan PLTS terapung tidak memberikan efek buruk terhadap bilih. Makanya sampai saat ini masih di Kecamatan Batipuh Selatan, Kabupaten Tanah Datar, ini masih satu suara menolak adanya PLTS terapung tersebut," tutupnya.
Sebagai upaya untuk mencari solusi dari persoalan itu, dengan harapan rencana pembangunan PLTS Terapung Singkarak yang diperkirakan dapat menghasilkan listrik 50 MegaWatt (MW) itu bisa terlaksana, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade bersama pihak investor yakni PT PLN Indonesia Power dan PT Indo Acwa Tenaga Singkarak turun menemui masyarakat, dengan harapan bisa menyamakan persepsi terkait PLTS Terapung tersebut.
Andre menyampaikan pertemuan tersebut dilakukan untuk mencari titik temu atas penolakan masyarakat, sembari turut mensosialisasi manfaat dan keuntungan bagi masyarakat dengan investasi tersebut.
“Jadi kepada investor saya minta tidak usah khawatir. Orang Minang ini memang suka berdialektika, berdiskusi. Pro dan kontra itu adalah hal yang lumrah dan wajar,” katanya.
Wakil rakyat Dapil Sumbar ini menegaskan dirinya ingin memastikan jika investasi yang dilakukan pemerintah melalui pembangunan PLTS Terapung ini tidak merugikan masyarakat. Karena baginya, tidak mungkin membawa investasi ke suatu daerah malah membuat masyarakat jadi merugi, dan dia juga meminta kepada pihak investor untuk benar-benar komitmen terhadap rencana bantuan untuk masyarakat.
“Zaman sekarang bukan zaman orde baru. Tentu tidak boleh investasi itu merugikan masyarakat. Kami sebagai anggota DPR yang mewakili Sumbar bertugas untuk memastikan setiap investasi yang masuk ke Sumbar harus menguntungkan masyarakat," sebutnya.
Bahkan Andre juga menjelaskan secara terbuka kepada masyarakat Batipuh Selatan, proyek tersebut akan dilakukan sebanyak tiga tahap. Pertama tahap pengembangan, lalu tahap konstruksi dan terakhir tahap operasi. Pihak investor berjanji akan memberikan sejumlah manfaat untuk masyarakat sekitar.
Untuk tahap pengembangan dan konstruksi, PLTS akan memberikan beasiswa dan bantuan fasilitas pendidikan termasuk beasiswa ke Arab Saudi. Kemudian, akan dilakukan perbaikan fasilitas ibadah dan umum. Lalu, ada bantuan alat untuk nelayan serta dukungan bagi pelaku UMKM serta penciptaan lapangan kerja.
“Lalu juga akan dilakukan kolaborasi dengan instansi lain untuk melindungi habitat yang ada di sekitaran Danau Singkarak,” ujarnya.
"Nanti akan dibuat juga zona konservasi dan perlindungan habitat untuk ikan bilih. Ada pelatihan untuk nelayan mendukung ekonomi lokal, riset lingkungan untuk ekosistem Danau Singkarak bekerja sama dengan akademisi, pengembangan ekonomi yakni olahan ikan Bilih dan pengembangan wisata lokal," sambungnya.
Kemudian kata Andre bakal ada keuntungan yang akan diberikan kepada nagari. "Investasi yang ditanamkan untuk proyek PLTS ini sekitar Rp855 miliar untuk 25 tahun. Berapa yang bisa diberikan kepada nagari? Kalau dihitung kasar saja bisa sekitaran angka Rp300 juta," jelasnya.
Direktur Utama PT PLN Indonesia Power, Edwin Nugraha Putra berharap proyek tersebut mampu memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam pengembangan bisnis EBT di Indonesia.
Dia menegaskan sebagai upaya pengembangan, PLN telah melakukan feasibility study, pengurusan perizinan dan telah dinyatakan sebagai Proyek Strategis Nasional.
Edwin mengatakan dengan adanya pengembangan PLTS Terapung Singkarak, PLN meneruskan komitmen penggunaan EBT dengan memanfaatkan potensi dalam negeri. Dimana untuk PLTS Terapung Singkarak itu nantinya istrik akan disalurkan melalui interkoneksi 150 kV ke GI Padang Panjang 150 kV.
Sebagai informasi, untuk ACWA Power saat ini telah memiliki Portofolio dalam pembangkit listrik sejumlah 43 GW, di mana hampir 15,5 GW (36% dari total portofolio) adalah pembangkit listrik EBT. “Ini merupakan keseriusan PLN sebagai garda terdepan transisi energi di Indonesia, menuju kelistrikan yang semakin ramah lingkungan dan sustainable dapat segera terwujud,” tutup Edwin.
Direktur PT Indo Acwa Tenaga Singkarak Helmi Kautsar memastikan bahwa proyek tersebut tidak akan mengganggu ekosistem yang sudah ada, seperti yang jadi kekhawatiran oleh masyarakat setempat.
Selain pembangunan PLTS, kata Helmi, pihaknya sudah menyiapkan program untuk konservasi ikan bilih Singkarak. Kemudian, juga ada program penguatan sumber daya lokal dan pengolahan produk ikan bilih serta program edukasi untuk masyarakat nelayan di sekitar PLTS Singkarak.
“Jadi nantinya kami juga akan ada riset lanjutan yang akan dilakukan para pakar dan ahli dalam pengkajian dampaknya. Dengan demikian kami bisa memberikan edukasi kepada masyarakat baik atau buruk adanya PLTS itu,” katanya.
Selain itu, Kepala Dinas ESDM Sumbar Herry Martinus menegaskan adanya PLTS Terapung itu merupakan upaya mewujudkan transisi energi di Sumbar. Karena peran PLTS Terapung Singkarak itu, secara bertahap akan menggantikan operasi PLTU Ombilin.
“Kami berharap penempatan PLTS Terapung di Danau Singkarak bisa menambah dan melengkapi pengembangan EBT di Indonesia, khususnya di Sumbar,” ujarnya.
Dia menyampaikan bahwa potensi EBT di Sumbar terbilang cukup besar, tidak hanya untuk tenaga surya, tenaga air, hingga untuk energi panas bumi.
