Bisnis.com, PEKANBARU – Wartawan Sawit Nusantara (WSN) meminta Presiden Prabowo Subianto untuk menahan diri dari membuat kebijakan yang menambah luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia.
Ketua Umum WSN Abdul Aziz mengatakan optimalisasi pengelolaan perkebunan sawit yang ada saat ini sudah lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan domestik dan ekspor, termasuk mendukung program energi berbasis biodiesel.
"Data terbaru dari Kementerian Pertanian menunjukkan bahwa luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia mencapai 17,3 juta hektare pada 2024, meningkat dari 16,83 juta hektare pada 2022," ujarnya Kamis (9/1/2025).
Namun, produksi tandan buah segar (TBS) dari lahan seluas ini masih tergolong rendah, yakni rata-rata hanya 13,4 ton per hektare per tahun atau sekitar 1,1 ton per bulan. Angka ini jauh dari potensi maksimal, yang seharusnya bisa mencapai 3-4 ton per hektare per bulan jika dikelola dengan baik.
Aziz menambahkan bahwa potensi peningkatan produktivitas sebenarnya sudah terlihat di sejumlah daerah, seperti Riau, Sumatra Selatan, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Tenggara. Di daerah-daerah tersebut, kebun sawit rakyat yang telah mengikuti Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) mampu menghasilkan 3-6 ton TBS per hektare per bulan.
Dengan asumsi rendemen rata-rata 20%, peningkatan produktivitas ini dapat membuat produksi Crude Palm Oil (CPO) nasional melonjak hingga 135 juta ton per tahun, naik tiga kali lipat dari capaian saat ini.
Baca Juga
Aziz meyakini jumlah tersebut sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan domestik, termasuk mendukung kebijakan biodiesel B50 yang membutuhkan sekitar 15 juta ton CPO per tahun, sekaligus memperkuat posisi Indonesia di pasar ekspor.
Namun, Aziz menyoroti lambatnya pelaksanaan program PSR. Dari total 2,7 juta hektare lahan sawit rakyat yang membutuhkan peremajaan sejak 2017, hanya 334.834 hektare yang berhasil diremajakan hingga 2024.
Masih ada lebih dari 2,3 juta hektare lahan yang menunggu giliran untuk diremajakan. Menurutnya, hambatan terbesar dalam peremajaan sawit rakyat adalah sulitnya akses petani terhadap pupuk, birokrasi yang rumit, serta klaim kawasan hutan yang belum tuntas.
Aziz menjelaskan bahwa petani sawit kerap kesulitan mengakses pupuk bersubsidi karena regulasi yang tidak memperbolehkan. Selain itu, persyaratan administrasi untuk mengikuti program PSR, seperti legalitas lahan dan izin dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) serta Kementerian Kehutanan, sering menjadi kendala. Ia juga menyoroti kurangnya penyuluh khusus kelapa sawit yang dapat membantu petani meningkatkan produktivitas kebunnya.
Persoalan lain yang tidak kalah pelik adalah klaim kawasan hutan. Aziz mengungkapkan bahwa lebih dari 1,5 juta hektare kebun sawit rakyat diklaim berada di kawasan hutan, meskipun lahan-lahan tersebut telah dikelola petani selama puluhan tahun. Ia meminta Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, untuk menyelesaikan persoalan ini terlebih dahulu sebelum membuat kebijakan baru.
“Pengukuhan kawasan hutan harus diselesaikan sesuai Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Jangan sampai lahan-lahan rakyat yang sudah dikelola lebih dari 25 tahun malah diklaim sebagai kawasan hutan,” tegasnya.
Aziz mengapresiasi perhatian Presiden Prabowo terhadap keberlanjutan industri kelapa sawit nasional, namun ia menekankan bahwa langkah pertama yang harus diambil adalah membereskan persoalan di lahan eksisting.
Dengan optimalisasi pengelolaan perkebunan yang ada, Aziz yakin Indonesia dapat mencapai ketahanan pangan dan energi yang diusung Presiden Prabowo tanpa perlu menambah luas perkebunan.
“Jika semua persoalan ini diselesaikan, saya optimis misi besar Presiden bisa tercapai sebelum masa jabatan lima tahunnya berakhir,” pungkas Aziz.
-10-nt-01_ekosistem_digital.jpg?w=300&h=221)
