Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

216.934 Peserta JKN di Padang Menunggak Iuran, Ini Sikap Pemkot

Saat ini terdapat 216.934 peserta yang tidak aktif atau menunggak pembayaran untuk peserta di Kota Padang saja.
Karyawati melayani peserta di salah satu kantor cabang BPJS Kesehatan di Jakarta, Selasa (14/6/2022). Bisnis/Suselo Jati
Karyawati melayani peserta di salah satu kantor cabang BPJS Kesehatan di Jakarta, Selasa (14/6/2022). Bisnis/Suselo Jati

Bisnis.com, PADANG - Pemerintah Kota Padang, Sumatra Barat, mencatat pencapaian Universal Health Coverage (UHC) saat ini sudah mencapai 99,04% dan ternyata masih ada peserta yang tidak aktif sebagai peserta jaminan kesehatan nasional (JKN) yang merupakan program dari BPJS Kesehatan.

Pj Wali Kota Padang Andree Algamar mengatakan kini untuk keaktifan peserta JKN di Padang masih di angka 76,92%, padahal dari sisi capaian UHC nyaris 100%.

"Tugas kami itu bagaimana kepesertaan JKN ini aktif, dalam artian bayar iuran tepat waktu perbulan dan turut merasakan manfaatnya," kata dia, Senin (21/10/2024).

Dia menyebutkan Pemkot Padang berkomitmen untuk meningkatkan angka keaktifan peserta JKN itu di angka 80%. Di satu sisi, Andree mengaku butuh anggaran yang cukup besar untuk mencapai target tersebut.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Padang Fauzi Lukman Nurdiansyah menyampaikan bahwa saat ini terdapat 216.934 peserta yang tidak aktif atau menunggak pembayaran untuk peserta di Kota Padang saja.

Menurutnya penyebab hal tersebut terjadi karena keinginan atau willingness dan masalah ketidakmampuan membayar iuran.

Dari data BPJS, diketahui bahwa persentase peserta aktif terbesar di Padang adalah pekerja penerima upah (PPU) baik dari sektor badan usaha 25% maupun penyelenggara negara 21%. Adapun persentase peserta yang dibayarkan oleh APBD yakni 7,2%.

Dikatakannya untuk mencapai target keaktifan 80%, perlu menambah sekitar 28.000 peserta naik menjadi kondisi aktif.

"Jika disimulasikan, biayanya sekitar Rp13,1 miliar per tahun," jelas Fauzi.

Menanggapi permasalahan tersebut, Ketua Komisi IV DPRD Padang Iskandar menyatakan pihaknya siap memberikan dukungan baik dari segi penganggaran maupun regulasi.

"Kami dari DPRD mendukung baik dari segi penganggaran maupun regulasi yang dibutuhkan. Dimana fokus kami adalah memastikan seluruh warga Padang mendapatkan pelayanan kesehatan dasar tanpa terkecuali," tegasnya.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Editor : Ajijah
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper