Bisnis.com, PADANG - Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sumatra Barat mencatat kinerja APBN di Sumbar pada tahun 2024 terus dijaga sebagai shock absorber yang mendukung pencapaian sasaran target pembangunan daerah.
Kakanwil DJPb Provinsi Sumbar Syukriah HG mengatakan melihat hingga akhir Februari 2024, realisasi pendapatan negara tercatat sebesar Rp1,15 triliun atau telah mencapai 13,08% dari target pada APBN 2024 dan tumbuh sebesar 7,46% dibandingkan capaian tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp1,07 triliun.
"Dibandingkan tahun 2023 lalu, realisasin pendapatan negara di Sumbar meningkat pada tahun 2024 ini yakni tumbuh 7,46% dan hal ini sebuah capaian yang bagus untuk awal tahun," katanya, dalam keterangan resmi, Senin (1/4/2024).
Dia menjelaskan apabila dilihat lebih rinci, secara nominal realisasi komponen pendapatan negara di Sumbar yang bersumber dari penerimaan perpajakan mencapai Rp857,26 miliar dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp295,26 miliar.
Realisasi penerimaan perpajakan bersumber dari penerimaan pajak serta Kepabeanan dan Cukai, dimana hingga akhir Februari 2024 capaian penerimaan pajak tercatat sebesar Rp801,63 miliar atau telah mencapai 12,44% dari target APBN 2024.
"Jadi tercatat tumbuh sebesar 4,14% yang didorong oleh pertumbuhan positif jenis pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan serta pajak lainnya," jelasnya.
Baca Juga
Syukriah menyebutkan pajak penghasilan tersebut didominasi oleh PPh Pasal 21 tumbuh seiring dengan tarif efektif Pasal 21 yang mulai berlaku 1 Januari 2024.
Bahkan secara sektoral, pengadaan listrik menjadi sektor yang mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 265,07% yang didorong oleh kenaikan pembayaran PPh Pasal 21, diikuti oleh sektor administrasi pemerintah yang tumbuh sebesar 64,95% sebagai dampak perubahan aturan pemungutan pajak oleh instansi pemerintah.
Sementara itu, realisasi Kepabeanan dan Cukai tercatat sebesar Rp55,63 miliar atau telah mencapai 5,98% dari target APBN 2024, terkontraksi sebesar 48,86% yang didorong oleh penurunan realisasi Bea Keluar sebesar 54,17% seiring dengan penurunan volume ekspor komoditas crude palm oil (CPO) dan turunannya.
"Ekspor CPO lagi turun pada Februari ini, kami berharap bulan Maret ada kabar baik soal ekspor CPO dari Indonesia," ungkapnya.
