Bisnis.com, PEKANBARU -- Calon Wakil Presiden nomor urut 03, Mahfud MD yang juga menjabat Menko Polhukam, menyoroti ketidakoptimalan penegakan hukum di Indonesia dan memaparkan alasan memilih Ganjar Mahfud sebagai solusi.
Mahfud menekankan urgensi perbaikan sistem hukum untuk menciptakan negara yang lebih adil dan berintegritas.
"Penegakan hukum di Indonesia terasa tumpul. Korupsi merajalela, dan kita butuh tata pemerintahan yang bersih," ujarnya, Senin (29/1/2024).
Kemudian Mahfud juga menyoroti permasalahan konkret di Riau terkait kelapa sawit, di mana keberlanjutan lahan sawit menjadi sorotan. Mahfud MD berkomitmen memberantas praktik ilegal yang melibatkan mafia sawit yang dianggap kebal hukum.
Dia menyebut Riau memiliki 3 juta hektar sawit, namun pengelolaannya masih jauh dari ideal. Ada lahan sawit yang tidak diurus dengan baik, dan ini harus mendapatkan penanganan tegas.
Pada konteks infrastruktur, Mahfud MD menyatakan pembangunan ekonomi dan sosial hanya mungkin terjadi jika penegakan hukum berjalan dengan baik. Dia berjanji memberikan internet gratis kepada UMKM, anak sekolah, dan di tempat terbuka untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
Baca Juga
"Pertumbuhan ekonomi dan pendidikan harus didukung oleh penegakan hukum yang kuat. Kami akan memberikan internet gratis kepada semua UMKM, anak sekolah, dan di tempat terbuka. Ini langkah konkret untuk memajukan Riau," tambahnya.
Dalam upaya mendukung petani, Mahfud MD berjanji memberikan subsidi pupuk dan perhatian khusus terhadap kesejahteraan mereka. Utang sebanyak Rp687 miliar milik petani dan nelayan juga akan diputihkan untuk meringankan beban utang.
"Saya dan Pak Ganjar akan mengatasi ketidakadilan yang dialami petani. Subsidi pupuk dan dukungan lainnya akan kami berikan. Utang petani dan nelayan akan dibebaskan jika kami terpilih," ujarnya.
