Bisnis.com, BATAM - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dan Pertamina Patra Niaga meresmikan lembaga penyalur bahan bakar minyak (BBM), melalui Program BBM Satu Harga di Desa Kelarik, Bunguran Utara, Kepulauan Natuna, Jumat (25/8/2023).
Penerapan BBM Satu Harga ini merupakan program pemerintah untuk pemerataan akses energi berkeadilan bagi masyarakat di wilayah 3T.
"Program BBM Satu Harga sudah dilaksanakan sejak tahun 2017. Peresmian kali ini merupakan untuk mewujudkan kemandirian ekonomi dan diharapkan masyarakat dapat melakukan penghematan pengeluaran BBM dan diikuti penurunan harga sembako, sehingga kualitas hidup dan kesejahteraan hidup dapat meningkat", kata Kepala BPH Migas, Erika Retnowati dalam siaran pers resmi.
Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan mengatakan sejak 2020 hingga sekarang, Pertamina telah membangun sebanyak 461 lembaga penyalur BBM Satu Harga di seluruh Indonesia. Sementara itu, khusus jumlah SPBU BBM Satu Harga di Pulau Sumatera telah mencapai 70 lembaga penyalur.
Selain 70 lembaga penyalur BBM Satu Harga di Sumatera, sebaran lembaga penyalur BBM Satu Harga antara lain 101 lembaga penyalur di Kalimantan, 3 lembaga penyalur di Jawa dan Madura, 2 lembaga penyalur di Bali, 80 lembaga penyalur di Nusa Tenggara, 48 lembaga penyalur di Sulawesi dan 157 lembaga penyalur di Maluku dan Papua.
"Adapun jumlah lembaga penyalur yang ditargetkan pemerintah hingga tahun 2024 adalah sebanyak 583 lembaga penyalur," imbuhnya.
Baca Juga
Sebagai informasi, untuk menyuplai BBM ke SPBU 16.297.033 di Desa Kelarik tersebut, Pertamina Patra Niaga mengirim BBM dari Fuel Terminal Natuna yang berjarak lebih kurang 108 km dengan waktu tempuh hingga 4 jam.
Lembaga Penyalur BBM Satu Harga ini menyediakan Pertalite dan Biosolar sesuai harga yang diatur oleh Pemerintah. Harga BBM subsidi untuk Biosolar senilai Rp6.800 per liter dan harga Pertalite senilai Rp10.000 per liter.
Dengan adanya penambahan lembaga penyalur tersebut, diharapkan dapat meningkatkan pelayanan penyediaan energi dan mendorong perekonomian masyarakat setempat.(K65)