Bisnis.com, PADANG - Hamparan kawasan pertanian di Provinsi Sumatra Barat tercatat seluas 200.000 hektare lebih yang terdiri dari hamparan sawah, pertanian sayur mayur, dan kawasan pertanian buah-buahannya.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat hamparan terluas sawah. Luasnya hamparan pertanian ini, membuat sektor pertanian menjadi pendorong pertumbuhan perekonomian Sumbar dari tahun ke tahun. Apalagi dari data BPS menyebutkan nilai tukar petani juga tengah menanyakan kabar positif.
Kepala BPS Sumbar Sugeng Arianto menjelaskan bicara soal NTP, Berdasarkan hasil pemantauan harga-harga di pedesaan di seluruh kabupaten (kecuali Kepulauan Mentawai) di Sumbar pada Juni 2023, NTP Sumbar mengalami peningkatan dibanding Mei 2023 sebesar 0,43 persen, yaitu dari 107,09 menjadi 107,55.
"Hal ini disebabkan oleh peningkatan indeks harga yang diterima petani lebih besar dari peningkatan indeks harga yang dibayar petani yaitu masing-masing sebesar 0,77 persen dan 0,34 persen," katanya, Minggu (9/7/2023).
Fluktuasi Harga
Menurutnya bila dibandingkan dengan bulan sebelumnya, NTP Juni 2023 pada tiga subsektor mengalami peningkatan, yakni subsektor tanaman pangan (0,09 persen), subsektor hortikultura (11,15 persen) dan subsektor peternakan (1,43 persen), sedangkan dua subsektor mengalami penurunan, yaitu subsektor tanaman perkebunan rakyat (2,23 persen) dan subsektor perikanan (0,34 persen).
Begitu juga indeks harga yang diterima petani (It) menunjukkan fluktuasi harga jual beragam komoditas pertanian yang dihasilkan petani.
Baca Juga
Sugeng menyampaikan pada Juni 2023 terjadi peningkatan pada indeks harga yang diterima petani (It) sebesar 0,77 persen bila dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu dari 125,48 menjadi 126,44.
Peningkatan nilai It diakibatkan oleh naiknya nilai It pada subsektor tanaman pangan (0,50 persen) subsektor hortikultura(11,46) dan subsektor peternakan (1,35 persen), walaupun pada subsektor tanaman perkebunan rakyat dan subsektor perikanan mengalami penurunan masing-masing sebesar 1,87 persen dan 0,19 persen.
Selain itu melihat keuntungan yang dirasakan petani itu, BPS mencatat pada indeks harga yang dibayar petani (Ib) dapat diketahui fluktuasi harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat pedesaan, serta fluktuasi harga barang dan jasa yang diperlukan untuk memproduksi hasil pertanian.
Pada Juni 2023 indeks harga yang dibayar petani (Ib) mengalami peningkatan sebesar 0,34 persen dibandingkan bulan sebelumnya, yaitu dari 117,17 menjadi 117,56.
Peningkatan nilai Ib disebabkan oleh naiknya nilai Ib pada empat subsektor, yakni subsektor tanaman pangan (0,41 persen), subsektor hortikultura (0,28 persen), subsektor tanaman perkebunan rakyat (0,37 persen), dan subsektor perikanan (0,15 persen), walaupun subsektor peternakan mengalami penurunan sebesar 0,08 persen.
Sedangkan untuk hasil survei harga produsen gabah berasal dari 126 observasi pada tujuh kabupaten di Sumbar yaitu Pesisir Selatan, Solok, Padang Pariaman, Agam, Tanah Datar, Lima Puluh Kota, dan Pasaman.
Rata-rata harga gabah di tingkat petani Juni 2023 dibanding Mei 2023 untuk kualitas GKP di tingkat petani mengalami penurunan sebesar 0,28 persen dari Rp6.273 per kg (Mei 2023) menjadi Rp6.255 per kg (Juni 2023), dan di tingkat penggilingan untuk kualitas GKP mengalami penurunan sebesar 0,23 persen dari Rp6.415 per kg (Mei 2023) menjadi Rp6.400 per kg (Juni 2023).
"Harga gabah kualitas GKP terendah pada Juni 2023 di tingkat petani dijumpai di Kabupaten Agam, yaitu sebesar Rp5.200,00 per kg, sedangkan harga terendah di tingkat penggilingan juga di Kabupaten Agam, yaitu Rp5.260,00 per kg.
Sementara harga tertinggi di tingkat petani ditemukan di Kabupaten Solok, yaitu sebesar Rp7.666 per kg. Harga tertinggi di tingkat penggilingan dari Kabupaten Solok yaitu sebesar Rp7.766 per kg.
Berdasarkan Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia No. 6 Tahun 2023 tentang Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras yang baru yang berlaku sejak tanggal 24 Mei 2023, yaitu untuk gabah kualitas GKP sebesar Rp5.000 per kg di tingkat petani dan Rp5.100 per kg di tingkat penggilingan, sedangkan HPP untuk gabah kualitas GKG sebesar Rp 6.200 per kg di tingkat penggilingan.
"Namun pada pemantauan bulan Juni 2023, tidak ditemukan harga gabah yang berada di bawah HPP. Jadi harga beras di Sumbar memang di atas HPP," ujarnya.
Perlu Perhatian Lebih
Perekonomian Sumbar bila dilihat berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku pada Triwulan I tahun 2023 mencapai Rp76,27 triliun dan atas dasar harga konstan mencapai Rp46,66 triliun.
Berdasarkan Lapangan Usaha (LU), struktur PDRB Triwulan I 2023 didominasi oleh LU Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan kontribusi sebesar 20,97 persen atau senilai Rp16,00 triliun.
Sementara itu, berdasarkan komponen pengeluaran, struktur PDRB Triwulan I 2023 didominasi oleh Konsumsi Rumah Tangga, dimana komponen ini memberikan kontribusi sebesar 51,83 persen atau senilai Rp39,53 triliun. Pada Triwulan I-2023, konsumsi Pemerintah berkontribusi sebesar 6,89 persen terhadap PDRB. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya (yoy), kontribusi konsumsi pemerintah mengalami penurunan sebesar 1,07 persen.
Ketua DPRD Sumbar Supardi perhatian dan komitmen Pemprov Sumbar pada sektor pertanian perlu lebih maksimal lagi, meski telah ada kebijakan 10 persen APBD diperuntukan untuk sektor pertanian. Komitmen itu tepat. "Sektor pertanian menjadi sektor penting di Sumbar, karena lebih 50 persen penduduk bergerak di sektor pertanian dari hulu dan hilir," katanya.
Supardi menegaskan sudah seharusnya pemerintah memberikan perhatian lebih kepada petani, karena memang harus didukung, dengan demikian pemerintah turut mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
"Jika pertanian kita produktif maka ketahanan pangan untuk masyarakat akan terjaga. Masyarakat pun menjadi tidak kesulitan untuk memenuhi kebutuhan bahan makanan," katanya lagi.
