Bisnis.com, PADANG — Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyebutkan potensi ancaman megathrust Mentawai, Sumatra Barat, perlu menjadi perhatian serius. Hal ini mengingat wilayah Sumbar memiliki kerentanan akibat aktivitas seismik zona subduksi.
Deputi Geofisika BMKG, Suko Prayitno Adi, membenarkan besarnya potensi ancaman gempa megathrust Mentawai yang memungkinkan bakal terjadinya tsunami.
“Megathrust memang ada potensi terjadinya gempa yang besar, dan kemungkinan berpotensi tsunami,” kata Suko usai Rapat Koordinasi Forum Perangkat Daerah Bidang Penanggulangan Bencana Provinsi Sumbar, di Padang, Kamis (9/3/2023)
Dia memperkirakan, kekuatan gempa megathrust Mentawai bisa mencapai kekuatan magnitudo 8,9. Menurutnya kekuatan tersebut memiliki potensi terjadinya tsunami.
Kendati ada potensi dimaksud, Suko menegaskan BMKG belum bisa memastikan kapan terjadinya bencana megathrust Mentawai tersebut.
"Kita tahu kapan akan terjadi. Tapi hal ini patut jadi perhatian semua pihak dan terutama seluruh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) se-Sumbar yang harus tetap siaga sedini mungkin," ujarnya.
“Potensi bisa terjadi tetapi kita tidak pernah bisa memprediksi kapan waktunya. Untuk itu Pemrov Sumbar harus menyiapkan seluruh BPBD dan masyarakatnya selalu siaga menghadapi potensi bencana ini,” sambungnya.
Menurutnya potensi yang ditimbulkan megathrust Mentawai ini mirip gempa dahsyat yang terjadi di negara Turki baru-baru ini. Hal ini dikarenakan di daratan wilayah Sumbar juga memiliki potensi besar, dan sesarnya saling berkaitan atau berdekatan.
Meski demikian, menurut Suko ancamannya menjadi besar hanya jika terjadi goncangan pada suatu sesar dan mempengaruhi sesar yang lain. Hal ini dikarenakan, ketersinggungan ke sesar yang lain akan mempengaruhi sistem pada sesar yang bisa menimbulkan dampak besar.
“Ini kan perkiraan BMKG, jadi masyarakat tidak perlu takut dan khawatir berlebihan. Namun yang perlu dilakukan, yakni menyiapkan masyarakat yang siaga bencana untuk mengurangi risiko,” sebut Suko.
Dia menjelaskan hal yang perlu disiapkan, yakni melakukan perencanaan bangunan yang benar sesuai kondisi wilayah masing-masing. Misalnya, menyiapkan infrastruktur atau bangunan yang tahan gempa, dan membuat jalur evakuasi yang jelas.
Untuk itu, dia mengimbau agar BPBD se-Sumbar menguatkan kolaborasi dengan semua pihak, baik instansi maupun dengan stakeholder lainnya.
Begitupun pada Pusdalops Penanggulangan Bencana BPBD se-Sumbar, diminta untuk meningkatkan koordinasi dengan semua pihak terkait, termasuk dengan Orari, RAPI, dan semua relawan kebencanaan yang ada di daerah.
Sebelumnya Sekdaprov Sumbar, Hansasri juga menjelaskan, tantangan penanggulangan bencana ke depan cukup kompleks. Tak hanya tuntutan regulasi dan masyarakat, tetapi juga karena kondisi seluruh daerah Sumbar rawan bencana.
Dia mengakui, selama ini Pemprov Sumbar hanya fokus menyiapkan jalur evakuasi, selter, hingga sirine, ketika ada isu bencana. Namun setelah isu bencana lenyap, peralatan dan infrastruktur yang ada banyak yang tidak difungsikan dengan baik.
"Termasuk di kabupaten dan kota. Makanya dalam rakor ini, kesempatan kita berbenah, menginventarisir semua yang ada, dan diaktifkan kembali," kata dia.
Hansasri menyadari, Sumbar sangat rawan dengan ancaman beragam bencana. Mulai dari bencana geologis, seperti gempa dan tsunami, hingga bencana mikrometeorologis, yang di antaranya longsor, banjir, banjir bandang, dan angin puting beliung.
Sementara itu, Sekretaris BPBD Sumbar, Husra Deni juga mengatakan tujuan rakor ini untuk menyamakan persepsi setiap instansi dalam perencanaan program penanggulangan bencana. Baik antara Pemprov Sumbar, maupun kabupaten dan kota.
"Rakor ini berlangsung 9-10 Maret 2023, dengan 50 peserta. Dengan harapan bisa menyelaraskan program yang tepat dalam penanggulangan bencana," jelasnya.
