Bisnis.com, PADANG - Dinas Kehutanan Provinsi Sumatra Barat mencatat dengan adanya pengelolaan hutan yang dilakukan oleh masyarakat telah memberikan pendapatan ekonomi yang terbilang menggembirakan.
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumbar Yozarwardi mengatakan semenjak adanya program dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tentang Perhutanan Sosial, telah memberikan dampak ekonomi yang luar bagi masyarakat atau petani hutan yang terlibat.
"Kita menargetkan pendapatan petani hutan itu di angka 5 persen per tahun. Nah di tahun ini tercatat malah meningkat jadi 11 persen. Hal ini menunjukkan kalau Program Perhutanan Sosial memang cocok di Sumbar," katanya, Kamis (29/12/2022).
Dia menjelaskan diketahuinya kondisi pendapatan petani hutan setelah adanya survei yang dilakukan oleh tim Dinas Kehutanan sepanjang tahun 2022.
Dimana didapatkan pendapatan rata-rata per bulan di tahun 2021 itu Rp1.779.710 per bulan. Sementara untuk kondisi tahun 2022, pendapatan rata-rata naik menjadi Rp1.978.367.
"Jadi terjadi peningkatan Rp198.557 atau 11,16 persen. Padahal dari awal kita menargetkan 5 persen saja," tegasnya.
Peningkatan pendapatan itu juga dapat dilihat meningkatnya luasnya kawasan hutan yang dikelola oleh kelompok masyarakat yakni mencapai 50.000 hektare.
Bertambah luasnya kawasan hutan yang dikelola dibarengi dengan meningkatnya kelembagaan masyarakat yang difasilitasi dengan jumlah 30 kelompok.
Begitupun soal unit usaha berbasis hutan juga meningkat sebesar 20 unit, dengan 20 jenis komoditas hasil hutan. Lalu untuk budi daya tanaman unggulan dan produktif jumlah bibitnya mencapai 600.000 bibit.
"Semua hal yang kita lakukan turut didukung dengan anggaran di KPH sebesar Rp1,5 - Rp6 miliar," jelasnya.
Saat ini terdapat 274.000 hektare perhutanan sosial di Sumbar dengan jumlah 174 unit usaha yang terlibat dalam pengelolaannya.
Dari 174 unit usaha itu, terdiri dari beragam jenis usaha, mulai pertanian/perkebunan, peternakan, ekowisata, tanaman produktif dan berbagai jenis usaha lainnya, termasuk budi daya madu galo-galo atau kelulut.
Menurutnya dengan telah adanya geliat ekonomi di hutan yang dikelola oleh masyarakat itu, kedepan dari Dishut akan mengajakan sejumlah pihak untuk berkolaborasi dengan Dishut, agar produk yang telah dihasilkan oleh petani hutan bisa lebih luas pasarnya.
"Pelatihan, pembinaan, dan hal lainnya. Saya berencana di tahun 2023 nanti bagaimana apa yang telah dibuat oleh petani hutan ini bisa lebih baik lagi," ujarnya.
Yozarwardi menyebutkan kalau berbicara produk Dishut akan menggandeng Dinas Koperasi dan UKM Sumbar. Sementara untuk bicara bagaimana soal pemasaran dan lainnya, Dishut akan mengajak Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk ikut terlibat, membantu penguatan usaha tersebut.
"Saya berharap kedepan perhutanan sosial yang kini telah dikelola oleh masyarakat agar terus maju dan berkembang. Hutan yang dikelola benar-benar memberikan manfaat secara ekonomi, dan juga memberikan manfaat secara alam," kata Yozarwardi.
