Bisnis.com, PADANG - Pemerintah Provinsi Sumatra Barat menyebutkan jelang penutupan tahun 2022 ini realisasi APBD 2022 Sumbar diperkirakan di angka 94 persen.
Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar Hansastri mengklaim bahwa realisasi APBD 2022 Sumbar cukup tinggi bahkan masuk ranking 5 secara nasional. Buktinya pada awal bulan lalu dengan pencapaian 83 persen.
"Kami optimis hingga akhir tahun, realisasi APBD bisa melebihi 94 persen," katanya dalam keterangan tertulis, Selasa (27/12/2022).
Dia menyampaikan capaian realisasi yang telah dicapai oleh Pemprov Sumbar tak terlepas dari ketegasan Gubernur Sumbar sejak dua bulan belakangan. Menurutnya gubernur bahkan melarang kepala OPD untuk melakukan perjalanan dinas luar daerah bagi OPD yang masih rendah realisasi anggarannya.
"Sejak 8 Desember gubernur sudah secara tegas menyampaikan agar kepala OPD tidak keluar daerah dan fokus pada capaian realisasi," kata Hansastri.
Kepala Bappeda Sumbar Medi Iswandi menambahkan terkait capaian indikator yang sudah ditargetkan dalam RPJMD. Secara umum indikator tersebut sudah tercapai dengan baik bahkan melebihi target.
Diantaranya yang terbaru adalah Pemprov Sumbar meraih penghargaan dalam Anugerah Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2022 yang diselenggarakan Ombudsman Republik Indonesia (RI).
"Sumbar mendapat nilai 82,60 (kualitas tinggi) dari sebelumnya 68 52 (kualitas sedang) dan berada di peringkat 11 dari 34 provinsi secara nasional," kata Medi.
Sementara itu, Gubernur Mahyeldi juga mengatakan terkait realisasi pelaksanaan APBD, jauh sebelumnya telah memberikan peringatan kepada OPD agar fokus dalam realisasi anggaran.
"Tolong hati-hati dalam bekerja. Perhatikan aturan-aturan. Ketika ada peraturan baru segera menyesuaikan, jangan sampai ada yang melanggar. Jangan sekali-kali ada keinginan melanggar," tegas gubernur.
Selain itu, Mahyeldi juga menghimbau ASN agar berkomitmen dalam menciptakan berbagai inovasi. Bahkan untuk tahun 2023, gubernur mewajibkan pejabat eselon III melahirkan inovasi.
"Saya tegaskan lagi, untuk 2023 masing-masing eselon 3 harus ada minimal 1 inovasi matang. Ini bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk masyarakat di Sumbar, sehingga keberadaan pejabat itu terasa manfaatnya. Idealisme dan kepedulian akan menghadirkan inovasi, itu kuncinya," tutup Mahyeldi.
