Bisnis.com, PALEMBANG -- Pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM di Sumatra Selatan didorong untuk memiliki Standar Nasional Indonesia atau SNI sehingga konsumen bisa lebih yakin terhadap mutu dari produk yang dihasilkan.
Plt Sekretaris Utama Badan Standardisasi Nasional (BSN) Donny Purnomo mengatakan saat ini ada sebanyak 2.000 UMKM di TanahAir yang sudah mengantongi label SNI.
"Produknya macam-macam karena prinsip SNI itu menyatakan mutu dari suatu produk, termasuk juga makanan," katanya saat acara pembukaan Festival UMKM ber-SNI, di Palembang, Jumat (28/10/2022).
Donny menilai sebetulnya minat UMKM di Sumsel untuk memiliki sertifikat SNI cukup tinggi. Oleh karena itu, BSN pun telah mendirikan kantor layanan teknis di Palembang sejak tahun 2017 untuk memudahkan pelaku usaha yang ingin mendaftarkan SNI untuk produknya.
Hingga tahun 2022 setidaknya kantor itu telah melayani lebih dari 5000 stakeholders di kawasan Sumsel yang meliputi pelaku industri, organisasi swasta, pemerintahan, laboratorium, maupun Perguruan Tinggi (PT) dan UKM terkait pengenalan standarisasi dan penilaian kesesuaian.
Kehadiran kantor layanan tersebut telah membina 91 UMKM dan sebagian besarnya sudah mendapatkan sertifikat tanda SNI.
Dia menjelaskan salah satu indikator dalam memilih produk yang berkualitas adalah yang sudah bertanda SNI. Untuk memberikan kesadaran pentingnya produk yang ber-SNI, dimulai dari keluarga.
Menurut dia, upaya UMKM untuk memiliki tanda SNI juga seiring dengan tingginya kesadaran masyarakat untuk membeli produk yang berkualitas dan terjamin mutunya.
"Konsumen secara sadar membeli barang yang aman bagi kesehatan dan keamanan," katanya.
Donny melanjutkan, pemerintah pun kini memberikan kemudahan untuk usaha mikro dan kecil untuk mendapatkan SNI lewat sistem perizinan online single submission (OSS).
Dia menerangkan bahwa UMK yang telah mendaftarkan nomor induk berusaha (NIB) di OSS bakal gratis mendapatkan tanda SNI untuk produknya. Dengan catatan, barang yang diproduksi memiliki risiko rendah.
"Begitu daftar NIB di OSS dapat tanda SNI gratis, tetapi pemerintah wajib untuk membina usaha itu agar kualitas SNI-nya sama dengan yang lain," terangnya.
Berdasarkan catatan BSN, ada sekitar 100.000 UMK yang memiliki produk relevan dengan SNI.
Sementara itu, Ketua Tim Penggerak PKK Sumsel, Febrita Lustia, mengatakan pihaknya mendukung UMKM di Sumsel memiliki SNI.
"Kami pun bisa memberikan pelatihan di kabupaten/kota agar UMKM dapat memiliki SNI untuk produknya," kata Febrita.
Dia menambahkan tanda SNI dalam produk UMKM menunjukkan bahwa barang tersebut aman, sehingga layak untuk dipakai maupun dikonsumsi masyarakat. Tak hanya itu, label SNI juga bisa mendukung pemasaran produk UMKM tersebut.
"Kalau barang ada SNI, sertifikat halal, pasti melakukan pemasaran ke masyarakat juga lebih mudah, karena konsumen merasa aman dengan produk itu," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
