Bisnis.com, PALEMBANG - Sri, 37 tahun, rela membuang waktu kerjanya pagi itu untuk mengantre demi mendapatkan beras murah Rp5.000 per kilogram dari pemerintah.
Kelegaan terpancar di wajah pengemudi ojek online itu, setelah berhasil menenteng sebungkus beras kemasan 5 kilogram.
“Harga sembako naik semua sekarang, Alhamdulilah bisa dapat beras murah seperti ini,” katanya saat ditemui dalam kegiatan Operasi Pasar Beras Murah yang digelar Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan baru-baru ini.
Menurut Sri, perhatian pemerintah sangat dibutuhkan masyarakat usai kebijakan pengalihan subsidi energi yang berbuntut naiknya harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Tak pelak, dampak lanjutan kenaikan harga BBM itu pun telah mengerek laju inflasi Sumsel pada September 2022 sebesar 1,26 persen.
“Untuk masyarakat yang profesinya seperti saya ini di mana penghasilannya tidak tentu, kadang dapat orderan, kadang tidak, tentu kami butuh kehadiran pemerintah untuk meringankan beban,” ujarnya.
Diketahui, operasi pasar beras murah merupakan salah satu program pemerintah daerah selang satu bulan kenaikan harga BBM bersubsidi yang dimulai pada 3 September 2022. Adapun subsidi yang dikucurkan Pemprov Sumsel untuk operasi pasar tersebut senilai Rp1,1 miliar.
Langkah itu pun merupakan respons pemerintah daerah terhadap arahan Kementerian Keuangan RI untuk menyisihkan dana transfer umum (DTU) dengan earmarking sebesar 2 persen.
Alokasi itu ditujukan tak lain untuk program perlindungan sosial (perlinsos) dalam rangka penanganan dampak inflasi di daerah.
Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya mengatakan pemerintah pusat telah memberikan ‘senjata’ untuk mengendalikan laju inflasi, lewat belanja DTU dan belanja tak terduga (BTT).
“DTU dan BTT tersebut dapat dikucurkan untuk bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak inflasi akibat penyesuaian harga BBM,” katanya.
Plt Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda Sumsel), Regina Ariyanti, mengatakan lokasi operasi pasar fokus di kantong-kantong kemiskinan.
“Kami memanfaatkan alokasi 2 persen dari DTU, ini sudah arahan dari Presiden untuk pengendalian inflasi,” katanya.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Sumsel Lydia K. Christyana mengemukakan total anggaran earmark 2 persen DTU di Sumsel mencapai Rp182,78 miliar yang dikucurkan oleh 18 pemda di provinsi itu.
“Pemda bisa memakai anggaran ini untuk belanja Bantuan sosial yang ditujukan diberikan kepada kelompok masyarakat pelaku ekonomi terdampak tekanan kenaikan harga di daerah termasuk kepada ojek, pelaku UMKM dan nelayan,” katanya.
Lydia memerinci, penggunaan DTU di Sumsel terdiri dari empat pos, yakni penciptaan lapangan kerja senilai Rp64,48 miliar, perlindungan sosial (perlinsos) lainnya senilai Rp59,05 miliar, pemberian bansos senilai Rp55,17 miliar dan subsidi sektor transportasi senilai Rp3,04 miliar.
Dia menambahkan kehadiran negara tak hanya melalui belanja wajib pemda itu saja.
Kementerian Keuangan telah menyiapkan bantalan sosial lainnya, berupa bantuan langsung tunai (BLT) dan bantuan sosial upah (BSU).
Dukungan APBN
Lydia mengatakan pemerintah memastikan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga menyusul penyesuaian harga BBM.
Menurut dia, pemerintah menyadari dampak inflasi dapat menyebabkan penurunan daya beli masyarakat, sehingga pemerintah pun mengambil kebijakan fiskal, salah satunya dukungan APBN untuk bantalan sosial kepada masyarakat miskin dan rentan.
Dia membeberkan ada sebanyak 551.623 keluarga penerima manfaat (KPM) yang mendapatkan BLT BBM.
Besaran BLT senilai Rp150.000 untuk empat bulan atau hingga tutup tahun 2022. Namun, teknisnya uang dari pemerintah itu disalurkan dua kali, masing-masing senilai Rp300.000 yang dijadwalkan tuntas pada Oktober 2022.
Sementara untuk BSU, Kanwil DJPb Sumsel mencatat ada sebanyak 284.295 pekerja yang bergaji maksimal Rp3,5 juta per bulan di provinsi itu yang mendapatkan bantuan senilai Rp600.000 selama satu bulan.
“Secara nasional, pemerintah mengalokasikan Rp12,4 triliun untuk BLT dan Rp9,6 triliun untuk BSU,” kata Lydia.
