Bisnis.com, PEKANBARU -- Pemerintah Provinsi Riau mengajak sektor swasta yang beroperasi di wilayah itu, untuk ikut andil dalam penanganan kemiskinan ekstrem. Arahan itu juga disampaikan kepada pemda kabupaten dan kota agar menjalin kerjasama serupa dengan perusahaan besar setempat.
Gubernur Riau Syamsuar menjelaskan memang di Provinsi Riau banyak terdapat perusahaan-perusahaan besar, sehingga diharapkan bisa berkontribusi dalam menangani kemiskinan ekstrem di Bumi Lancang Kuning ini.
"Di Riau ini sebenarnya kan banyak sekali perusahaan besar, di semua daerah kabupaten kota ada perusahaan. Kalaulah perusahaan swasta di semua daerah ini mau membantu, sudah selesai nih kemiskinan ekstrem," ujarnya, Senin (3/10/2022).
Berdasarkan data BPS pada Maret 2022, tingkat kemiskinan secara umum Indonesia adalah 9,54 persen atau 26,16 juta jiwa. Sedangkan di Provinsi Riau sebesar 6,78 persen atau 483.030 jiwa dengan garis kemiskinan Rp605.912 per kapita per bulan.
Untuk mengatasi kemiskinan ekstrem itu, Syamsuar menilai tidak dapat hanya dilakukan oleh pemerintah saja, namun unsur nonpemerintah dan swasta juga berperan penting dalam upaya percepatan tersebut.
Dia berharap, bupati/wali kota membuat perjanjian atau kerja sama secara tertulis bersama pihak swasta dalam upaya pengentasan kemiskinan didaerah.
"Karena itu harapan kami melalui bupati/wali kota, ajak swasta buat perjanjian kerjasama secara tertulis, karena CSR nya itu bisa membantu. Saya pikir sudah sewajarnya juga bupati/wali kota menunjukkan kewenangan di daerahnya masing-masing."
