Bisnis.com, PALEMBANG -- Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan atau Pemprov Sumsel meminta pemerintah kota/kabupaten untuk fokus memperbaiki jalan rusak lantaran kemantapan jalan kabupaten/kota baru sebesar 52 persen.
Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan arah pembangunan infrastruktur pemerintah kabupaten/kota seharusnya selaras dengan pemprov hingga pusat.
"Kemantapan jalan, baik yang nasional maupun jalan provinsi sudah di atas 90 persen, sementara untuk jalan kabupaten/kota di bawah itu. Ada apa ini? Apa orientasinya berbeda?" kata Deru di sela rapat koordinasi pembangunan infrastruktur, Senin (19/9/2022).
Deru mengatakan pemprov memahami bahwa selama dua tahun terakhir terjadi refocussing pada APBD kabupaten/kota untuk penanganan Covid-19. Namun demikian, setelah pandemi, sudah selayaknya pemkab/pemkot kembali meningkatkan infrastruktur.
"Makanya saya ingin ada koordinasi dengan kabupaten/kota untuk pembangunan infrastruktur ini setelah tidak ada lagi refocussing anggaran," katanya.
Sementara itu, Asisten II Bidang Ekonomi dan Keuangan Darma Budhy menambahkan Pemprov Sumsel sudah berupaya untuk membantu pemda-pemda di provinsi itu.
Salah satunya dengan mengambil alih jalan kabupaten/kota menjadi jalan provinsi. Dengan demikian, pemeliharaan jalan tersebut bisa menggunakan pos APBD provinsi.
"Kami sudah mengajukan penambahan ruas jalan provinsi dari semula 1.513 kilometer menjadi 2.300 kilometer, atau ada penambahan sekitar 700 km," katanya.
Menurut dia, penambahan ruas jalan itu berasal dari berbagai kabupaten/kota di Sumsel.
Dia memerinci kerusakan jalan di daerah lantaran kurangnya pemeliharaan. Selain itu, pemda kurang dalam perencanaan dan koordinasi dalam pembangunan infrastruktur.
"Pengalokasian tidak pada tempatnya, [pemda] buat jalan baru sementara jalan yang lama tidak terurus," katanya.
