Bisnis.com, PADANG - Pemerintah Kota Padang menyiapkan anggaran sebesar Rp7,1 miliar untuk melakukan upaya menekan angka inflasi dan menangani dampak kenaikan BBM bersubsidi.
Wali Kota Padang Hendri Septa mengatakan dengan adanya anggaran itu pihaknya telah menyiapkan sejumlah langkah strategi. Sehingga situasi yang terjadi bisa ditangani dengan baik.
"Anggaran sebesar Rp7,1 miliar itu bersumber dari APBD Kota Padang tahun 2022," katanya, Jumat (9/9/2022).
Dia menjelaskan dari anggaran Rp7,1 miliar itu, ada sebanyak Rp6,038 miliar digunakan untuk perlindungan sosial dampak inflasi, di mana anggaran tersebut berasal dari dana belanja wajib perlindungan sosial yang besarnya 2% dari Dana Transfer Umum (DTU) salur triwulan IV.
Sementara Rp1,033 miliar untuk penurunan dan penanganan dampak inflasi yang bersumber dari pergeseran dana Belanja Tak Terduga (BTT).
Menurutnya berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 134/PMK.07/2022 Tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022, dan Surat Edaran Mendagri RI Nomor 500/4825/SJ Tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Pengendalian Inflasi di Daerah.
"Artinya kita telah alokasikan dana wajib perlindungan sosial 2% dari DTU dan juga BTT untuk tiga bulan ke depan, yang dimulai sejak Oktober-Desember 2022 mendatang,” ucap Hendri Septa.
Dikatakannya dana tersebut nantinya akan disalurkan kepada masyarakat Kota Padang sebanyak 8.185 Kepala Keluarga (KK) yang bersumber dari data Kelompok Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang belum menerima bantuan sama sekali, baik dari APBD maupun APBN.
“Bantuan ini nantinya akan kita berikan dalam bentuk uang tunai, barang, dan kebutuhan bahan pokok lainnya. Secepatnya akan kita salurkan," sebutnya.
Wako menyatakan saat ini Pemko Padang sedang melakukan persiapan administrasi dan menunggu daftar penyaluran bantuan perlindungan sosial (Perlinsos) dari pemerintah pusat, sehingga tidak terjadi duplikasi atau pemberian bantuan kepada orang yang sama.
Sementara itu, Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Kota Padang Syahendri Barkah mengatakan dengan telah adanya anggaran itu, maka perlu ada langkah strategis yang disiapkan.
Dia menjelaskan langkah yang dilakukan adalah membentuk Satgas Pangan, menggelar pasar murah di setiap kecamatan, mencanangkan gerakan menanam cabai dan melaksanakan program kegiatan padat karya.
“Ke depan kita juga akan memberikan subsidi transportasi, bantuan sosial untuk masyarakat miskin, pelaku usaha mikro, dan nelayan serta masyarakat yang membutuhkan,” sebutnya.
Untuk itu, dia berharap, langkah strategis yang dilakukan Pemko Padang ini dapat menurunkan angka inflasi di Kota Padang.
Untuk diketahui, inflasi Kota Padang secara tahunan sebesar 7,14 persen, tapi untuk tahun berjalan Januari sampai Agustus inflasi Kota Padang berada di angka 5,48 persen.
