Bisnis.com, MEDAN - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mendengar langsung keluhan soal anggaran Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk mencegah risiko stunting.
Keluhan ini disampaikan oleh Lidya Roza, anggota Tim Pendamping Keluarga (TPK) Percepatan Penurunan Stunting asal Kabupaten Pasaman, Sumatra Barat, kepada Jokowi saat menghadiri acara Puncak Peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) Ke-29 di Kota Medan, Sumatra Utara, Kamis (7/7/2022).
Awalnya, Jokowi bercerita tentang kondisi ekonomi global yang turut memengaruhi berbagai harga komoditas, mulai dari energi hingga pangan. Padahal, pangan merupakan faktor penting dalam upaya penurunan angka stunting dalam negeri.
Sebelum mengakhiri pidatonya, Jokowi meminta satu di antara anggota Tim Pendamping Keluarga yang hadir pada acara tersebut agar naik ke atas panggung.
Satu di antara yang terpilih Lidya Roza, anggota Tim Pendamping Keluarga Percepatan Penurunan Stunting asal Kabupaten Pasaman, Sumatra Barat.
"Apa sih yang dilakukan di lapangan dalam mendampingi?" tanya Jokowi.
"TPK terdiri dari kami tiga. Bidan desa, Kader PKK dan Kader KB," jawab Lidya.
"Terus ngapai? Ngomong apa ke rakyat? tanya Jokowi lagi.
Tanya - jawab antara Jokowi dan Lidya kemudian berlanjut mengenai tata cara untuk mengetahui bahwa kondisi seorang perempuan sudah dinyatakan layak hamil dengan tingkat risiko stunting yang rendah.
Menurut Lidya, semua hal itu dapat diketahui dari aplikasi ELSIMIL, akronim dari Aplikasi Elektronik Siap Nikah Siap Hamil.
"Ada aplikasi ELSIMIL namanya," kata Lidya.
"Itu di Pasaman?" tanya Jokowi.
"Di seluruh Indonesia," jawab Lidya.
"Oke bagus," sahut Jokowi.
Tak sampai di sini, Jokowi kemudian bertanya tentang upaya yang dilakukan Tim Pendamping Keluarga terhadap para ibu hamil.
"Kalau yang untuk ibu-ibu hamil apa yang disampaikan kepada mereka?" tanya Jokowi.
Menurut Lidya, pendampingan khusus ibu hamil biasa dilakukan oleh bidan. Mereka bertugas mengecek kondisi mereka dan memberi asupan gizi.
"Nanti kalau kurang beratnya, risiko stunting nanti anaknya. Jadi dicegah dengan pemberian gizi," jawab Lidya.
Jawaban tersebut tak membuat Jokowi berhenti melayangkan pertanyaan. Termasuk soal dananya.
"Dicegah dengan pemberian gizi? Yang memberikan gizi itu siapa?" tanya Jokowi.
"Kader PKK, bidan juga," jawab Lidya.
"Duitnya dari mana? Dari Pemda?" tanya Jokowi lagi.
Lidya menjelaskan bahwa dana pemberian asupan gizi kepada para ibu hamil bersumber dari anggaran program Pemberian Makanan Tambahan (PMT).
"Oh ada. Berarti tidak ada masalah untuk anggaran?" sahut Jokowi.
Mendengar pertanyaan itu, Lidya awalnya terlihat diam selama sesaat. Dia kemudian tak tahan menahan tawa saat menjawabnya.
"Kurang pak. Kurang," jawab Lidya.
Jawaban polos Lidya membuat tamu undangan acara tertawa lepas. Jokowi pun terlihat senyum dengan perkataan itu.
"Oke. Terima kasih, Bu Lidya," kata Jokowi.
Pada kesempatan ini, Jokowi mengajak semua pihak untuk bersinergi menurunkan angka stunting nasional. Dia menargetkan prevalensi stunting mampu ditekan hingga 14 persen pada 2024 mendatang.
"Betul-betul harus kita siapkan," kata Jokowi.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo menjelaskan perkembangan program Bapak Asuh Anak Stunting.
Sampai saat ini, terdapat 1.000 anak yang telah didampingi unsur TNI, Polri, BUMN serta sejumlah lembaga negara lainnya. Hasto berharap program tersebut berjalan lancar selama enam bulan ke depan.
"Akan didampingi dan diasuh selama enam bulan. Biayanya hanya Rp450.000 per bulan. Selama itu diharapkan berat badannya naik," kata Hasto.
Sementara itu, Gubernur Sumatra Utara Edy Rahmayadi menyampaikan laporan mengenai perkembangan penanganan angka stunting di provinsi tersebut.
Menurut Edy, angka prevalensi stunting di Sumatra Utara sempat menyentuh 30,1 persen pada 2019. Angkanya kemudian menurun pada 2020 menjadi 27,7 persen dan turun lagi menjadi 25,8 persen pada 2021.
Sedangkan saat ini, kata Edy, prevalensi anak stunting di Sumatra Utara sudah sekitar 24 persen.
"Kami sudah memahami ini. Bersama-sama dengan bupati dan wali kota sepakat untuk 2022-2023 kami tekan sampai, Insya Allah, 12 persen," kata Edy.
