Bisnis.com, PADANG - Ditjen Aplikasi Informatika (Aptika) Kementerian Kominfo memperkenalkan gerakan 1.000 startup.
Direktur Pemberdayaan Informatika Kementerian Kominfo Bonifasius Wahyu Pudjianto mengatakan pihaknya mengharapkan semakin banyak startup yang mampu mendunia dari Sumbar.
"Apa yang dihasilkan dari kekayaan dan budaya alam Sumbar, maupun solusi-solusi sosial. Sehingga bisa dibangun bersama menjadi sebuah model usaha melalui kolaborasi dengan gerakan 1.000 startup digital," katanya di Padang, Minggu (19/6/2022).
Bonifasius menilai, di Sumbar selain membangun startup, diperlukan juga pengenalan dengan para venture capital yang akan melakukan investasi pada usaha startup.
Untuk itu, melalui gerakan 1.000 startup digital, Kementerian Kominfo melakukan pemetaan potensi startup lokal untuk dikembangkan lagi.
"Kementerian Kominfo akan menjadi fasilitator, menyiapkan sistem, tools dan mekanisme yang dapat membantu pengembangan bisnis startup. Ada juga program khusus, seperti coaching untuk menyesuaikan bisnis dengan pasar," ujar Bonifasius.
Sementara itu, Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy menyambut baik kolaborasi yang dihadirkan gerakan 1.000 startup digital oleh Kementerian Kominfo tersebut.
Menurutnya gerakan tersebut dapat membantu potensi entrepreneurship para pemuda Sumbar untuk melakukan meningkatkan skala usaha yang digeluti.
"Saat ini para pemuda di Sumbar punya potensi luar biasa. Artinya kolaborasi bersama 1.000 startup digital dengan ekosistem lokal bisa membantu kita di Sumbar untuk scale up," kata Wagub.
Audy juga menyinggung program Entrepreneur Success Challenge (ESC) yang digagas bersama Minang Entrepreneur Connect (MEC Sumbar).
ESC yang sudah memasuki batch ke-3, menurut Wagub sukses menelurkan pengusaha-pengusaha muda kreatif yang juga mampu membantu sesama entrepreneur muda lainnya yang tengah merintis usaha.
Selain itu, Audy berpesan agar para perintis startup digital maupun UMKM segera mendaftarkan usahanya ke Dinas Koperasi dan UMKM, serta mendaftarkan kepemilikan hak kekayaan intelektual produk ataupun merk yang dimiliki ke Kemenkumham, agar dapat terlindungi secara hukum.
"Jangan lupa di HAKI-kan, supaya produknya secara terlindungi, tidak sulit dan relatif murah, bisa pakai online juga," tutup nya. (k56)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
