Bisnis.com, MEDAN - Kepala Ombudsman Perwakilan Sumatra Utara Abyadi Siregar memeroleh aduan dari orang tua calon siswa soal dugaan pungutan liar atau pungli dalam proses seleksi Program Percepatan Belajar (Akselerasi).
Seperti diketahui, Program Pendidikan Khusus Akselerasi tersebut diperuntukkan bagi peserta didik yang memiliki potensi Cerdas Istimewa dan/atau Bakat Istimewa (CI-BI).
Oleh karena itu, Abyadi meminta Wali Kota Medan Bobby Nasution agar mengawasinya secara langsung.
"Pengawasan langsung dari Pak Wali Kota ini sangat penting, sebab ada orang tua siswa yang mengeluhkan besarnya biaya yang harus disiapkan untuk mengikuti seleksi program tersebut," kata Abyadi, Minggu (29/5/2022).
Menurut Abyadi, terdapat keluhan dari masyarakat soal biaya pendaftaran seleksi Program Pendidikan Khusus Akselerasi yang mahal.
Dari informasi yang diperoleh, biaya pendaftaran seleksi program tersebut dipatok Rp800 ribu. Yakni Rp300 ribu untuk tes psikologi dan Rp500 ribu untuk tes Sensing, Thinking, Intuiting, Feeling and Insting (STIFIn).
"Yang dikeluhkan masyarakat atau orang tua siswa adalah biaya pendaftaran seleksi program kelas akselerasi tersebut yang dinilai terlalu mahal," katanya.
Abyadi pun menyarankan agar proses seleksi merujuk pada Pasal 135 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010. Pada aturan itu dijelaskan bahwa seleksi hanya mewajibkan tes psikologi tanpa tes STIFIn.
"Jangan ditambah-tambah seperti tes STIFIn yang justru berdampak pada penambahan biaya yang memberatkan orang tua siswa," katanya.
Di sisi lain, Abyadi juga menyarankan agar Bobby mencermati wacana penghapusan Program Pendidikan Khusus Akselerasi oleh mantan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Achmad Jazidie pada 2014 silam.
"Jangan sampai Pemko Medan menyelenggarakan program pendidikan yang sudah dihapus pemerintah. Apalagi orang tua siswa sudah mengeluarkan biaya yang besar. Saya kira ini penting jadi perhatian wali kota," ujar Abyadi.
