Bisnis.com, MEDAN - Puluhan pelajar yang tergabung dalam Generasi Republik Indonesia Menggugat turut menyampaikan aspirasinya pada aksi demonstrasi di Gedung DPRD Sumatra Utara, Kota Medan, Rabu (13/4/2022).
Kedatangan para pelajar ini bersamaan dengan aksi yang digelar sejumlah kelompok mahasiswa.
Mereka tampak membawa poster berisi tuntutan dan sindiran buat pemerintah. Di antaranya menyinggung tentang wacana perpanjangan masa jabatan presiden.
"Omongan sama buktinya beda, malah minta tiga periode," isi satu di antara poster yang dibawa pelajar.
Pada kesempatan ini, para pelajar menyampaikan sejumlah tuntutan yang tak jauh berbeda dengan mahasiswa.
Selain menolak perpanjangan masa jabatan presiden, pelajar juga menuntut pemerintah segera menstabilkan harga bahan pangan dan menganulir sejumlah kebijakan yang dianggap menyengsarakan rakyat.
Seperti kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
"Kami meminta Presiden Jokowi menindak tegas oknum-oknum yang diduga mengusung wacana presiden tiga periode dan penundaan Pemilu. Kami juga menolak kenaikan BBM jenis Pertamax," orasi seorang pelajar.
Kedatangan para pelajar pada aksi demonstrasi ini belakangan mendapat penolakan dari kalangan mahasiswa.
Seorang lelaki yang tampak mengenakan jas almamater kampus meminta mereka keluar dari barisan massa aksi.
"Anak-anak sekolah diharap keluar dari massa aksi," teriak mahasiswa tersebut melalui pengeras suara dari atas mobil komando.
Saat awal kedatangannya, para pelajar ini juga sudah dijaga ketat oleh personel kepolisian. Sadar kehadiran mereka tak diperbolehkan, sejumlah pelajar tampak berusaha menyusup ke barisan mahasiswa.
Namun, petugas kepolisian langsung mencegah dan meminta mereka pulang. Bahkan sempat terjadi aksi kejar-kejaran di antara polisi dan pelajar.
Begitu diketahui oleh Kasat Reskrim Polrestabes Medan, Kompol Muhammad Firdaus mereka langsung kocar-kacir. Bahkan sebagian dari mereka sempat digeledah Kompol Firdaus.
Setelah digeledah polisi langsung menyuruh mereka pulang ke rumah masing-masing.
"Ngapain kalian? Pulang, pulang. Bubar," teriak Kasat Reskrim Polrestabes Medan Kompol Muhammad Firdaus.
Sebelumnya, ratusan mahasiswa-mahasiswi menggelar demonstrasi di Gedung DPRD Sumatra Utara, Kota Medan, Rabu (13/4/2022).
Gelombang aksi pertama datang dari kelompok mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sumatra Utara.
Kedatangan mereka disambut personel kepolisian yang sudah berjaga sebelumnya di lokasi.
Setibanya di depan Gedung DPRD Sumatra Utara, mahasiswa langsung berorasi. Tak lama kemudian, perwakilan legislatif datang menyambut.
Terdapat setidaknya 13 poin aspirasi yang disampaikan oleh massa aksi. Satu di antara tuntutan mereka adalah menolak penundaan Pemulihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang.
"Karena dapat mencederai konstitusi kita," kata orator aksi, Riki.
Selain wacana penundaan Pemilu, massa juga menuntut pemerintah untuk mengkaji ulang Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Mahasiswa juga mendesak pemerintah agar segera menstabilkan harga bahan kebutuhan pokok dan berbagai komoditas lain yang belakangan melambung. Termasuk harga minyak goreng dan Bahan Bakar Minyak (BBM)
Kemudian, mahasiswa meminta Presiden Joko Widodo untuk memenuhi janji-janjinya semasa kampanye dulu.
"Jokowi harus berkomitmen untuk menuntaskan janjinya," ujar Riki.
Setelah mendengarkan orasi massa, Ketua DPRD Sumatra Utara Baskami Ginting yang datang menyambut mahasiswa menyampaikan tanggapannya.
Politikus PDIP ini berjanji akan menyalurkan aspirasi demonstran. Di sisi lain, Baskami juga menyatakan sepakat dengan tuntutan mahasiswa soal penundaan Pemilu.
"Kami juga sudah menolak adanya penundaan Pemilu. Kami sepakat Pemilu tetap dilaksanakan tahun 2024," kata Baskami.
Setelah aksi yang digawangi BEM Sumatra Utara tuntas, giliran massa dari kelompok mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus menyambangi Gedung DPRD Sumatra Utara.
Tuntutan mereka tak jauh berbeda. Di antaranya meminta agar pemindahan ibu kota negara dikaji ulang serta menganulir berbagai kebijakan pemerintah lainnya. Seperti kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
"Kebijakan-kebijakan itu sangat tidak berpihak kepada rakyat, apalagi dalam kondisi sulit sekarang. Pemerintah justru menaikkan harga BBM," teriak orator aksi Irwan Maranata Siregar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
