Bisnis.com, MEDAN - Ratusan mahasiswa-mahasiswi menggelar demonstrasi di Gedung DPRD Sumatra Utara, Kota Medan, Rabu (13/4/2022).
Gelombang aksi pertama datang dari kelompok mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sumatra Utara.
Kedatangan mereka disambut personel kepolisian yang sudah berjaga sebelumnya di lokasi.
Setibanya di depan Gedung DPRD Sumatra Utara, mahasiswa langsung berorasi. Tak lama kemudian, perwakilan legislatif datang menyambut.
Terdapat setidaknya 13 poin aspirasi yang disampaikan oleh massa aksi. Satu di antara tuntutan mereka adalah menolak penundaan Pemulihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang.
"Karena dapat mencederai konstitusi kita," kata orator aksi, Riki.
Selain wacana penundaan Pemilu, massa juga menuntut pemerintah untuk mengkaji ulang Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Mahasiswa juga mendesak pemerintah agar segera menstabilkan harga bahan kebutuhan pokok dan berbagai komoditas lain yang belakangan melambung. Termasuk harga minyak goreng dan Bahan Bakar Minyak (BBM)
Kemudian, mahasiswa meminta Presiden Joko Widodo untuk memenuhi janji-janjinya semasa kampanye dulu.
"Jokowi harus berkomitmen untuk menuntaskan janjinya," ujar Riki.
Setelah mendengarkan orasi massa, Ketua DPRD Sumatra Utara Baskami Ginting yang datang menyambut mahasiswa menyampaikan tanggapannya.
Politikus PDIP ini berjanji akan menyalurkan aspirasi demonstran. Di sisi lain, Baskami juga menyatakan sepakat dengan tuntutan mahasiswa soal penundaan Pemilu.
"Kami juga sudah menolak adanya penundaan Pemilu. Kami sepakat Pemilu tetap dilaksanakan tahun 2024," kata Baskami.
Setelah aksi yang digawangi BEM Sumatra Utara tuntas, giliran massa dari kelompok mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus menyambangi Gedung DPRD Sumatra Utara.
Tuntutan mereka tak jauh berbeda. Di antaranya meminta agar pemindahan ibu kota negara dikaji ulang serta menganulir berbagai kebijakan pemerintah lainnya. Seperti kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
"Kebijakan-kebijakan itu sangat tidak berpihak kepada rakyat, apalagi dalam kondisi sulit sekarang. Pemerintah justru menaikkan harga BBM," teriak orator aksi Irwan Maranata Siregar.
Berikut 13 poin tuntutan mahasiswa yang dirangkum Bisnis:
1. Menuntut Evaluasi sistem pembangunan IKN Nusantara.
2. Mewujudkan penyetaraan pendidikan di daerah tertinggal.
3. Menuntut pemerintah membatalkan kenaikan PPN.
4. Menolak perubahan konstitusi perpanjangan masa jabatan presiden hingga tiga periode.
5. Menuntut optimalisasi serta pengawasan ketat terhadap kinerja BUMN.
6. Menolak kenaikan BBM jenis Pertamax.
7. Menolak kenaikan harga pangan.
8. Meminta Presiden Joko Widodo untuk membuktikan pernyataannya tidak memperpanjang masa jabatan dan menunda Pemilu.
9. Menuntut pemerintah atas melonjaknya utang negara.
10. Mengecam keputusan DPR RI yang ikut campur mengenai pencabutan SIP dr Terawan Agus Putranto.
11. Mendesak Presiden Joko Widodo agar mengeluarkan Luhut Binsar Pandjaitan dari kabinet
12. Menuntut pemerintah agar melakukan penyetaraan infrastuktur
13. Menolak wacana kenaikan (Liquefied Petroleum Gas (LGP) subsidi 3 kilogram.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
