Bisnis.com, PALEMBANG – Realisasi penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR di Sumatra Selatan tercatat mencapai Rp1,72 triliun per 28 Februari 2022.
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Perekonomian Iskandar Simorangkir mengatakan kredit yang mendapatkan subsidi suku bunga itu telah diserap 29.800 debitur.
“Porsi penyaluran KUR yang terbesar ada di sektor pertanian, yakni 48,9 persen dan disusul sektor perdagangan serta jasa,” katanya saat acara optimalisasi penyaluran KUR klaster di Palembang, Jumat (4/3/2022).
Sementara secara nasional, pemerintah mencatat penyaluran sudah mencapai Rp55 triliun dan diberikan kepada 1,26 juta debitur UMKM.
Iskandar menerangkan tingginya realisasi tersebut tidak terlepas dari inisiasi pemerintah pusat, termasuk Kemenko Perekonomian, dalam mengeluarkan kebijakan.
“Salah satunya memberikan kemudahan dan relaksasi untuk sektor UMKM dalam hal pembiayaan,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartanto, mengatakan salah satu kemudahan adanya perpanjangan suku bunga KUR sebesar 3 persen.
“Suku bunga 3 persen itu diperpanjang sampai akhir tahun 2022 dari semula hanya sampai Juni 2022,” katanya.
Airlangga menambahkan pemerintah berkomitmen untuk mendorong pembiayaan bagi UMKM.
Apalagi, Presiden RI Joko Widodo menargetkan sebesar 30 persen dari total kredit perbankan ditujukan untuk sektor UMKM.
“Sekarang ini kan baru 20 persen dan targetnya itu mencapai 30 persen pada tahun 2024,” katanya.
Salah satu komitmen pemerintah tersebut, kata Airlangga, melalui kucuran KUR di mana alokasinya terus ditingkatkan.
Dia memaparkan alokasi KUR pada tahun 2022 mencapai Rp373 triliun atau naik 30 persen dibandingkan tahun lalu yang senilia Rp280 triliun.
“Sehingga jika Sumsel minta tambah alokasi pun bisa karena limit KUR tahun ini langit, mau dinaikkan berapa saja dananya tersedia,” katanya.
Sementara itu, Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan pihaknya tak hanya menggenjot penyaluran KUR, melainkan juga tingkat literasi keuangan bagi masyarakat provinsi itu.