Bisnis.com, MEDAN - Dinas Tenaga Kerja Pemprov Sumatra Utara dan sejumlah serikat buruh membentuk tim khusus untuk menelusuri fakta di balik dugaan praktik perbudakan pekerja sawit berkedok panti rehabilitasi narkoba di rumah pribadi Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Peranginangin.
Tim ini bernama Tim Investigasi Peduli Buruh Sumut, terbentuk berkat inisiatif sejumlah perwakilan serikat buruh saat melakukan audiensi ke dinas tersebut pada Kamis (27/1/2022).
Menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja Pemprov Sumatra Utara Baharuddin Siagian, tim gabungan dibutuhkan untuk menelusuri kebenaran terhadap informasi yang telah beredar luas di masyarakat.
"Karena ada dua versi saat ini, yaitu rehabilitasi narkoba dan perbudakan modern. Tim pegawai pengawasan kami masih melakukan penyelidikan terkait hal itu, semoga semua akan terungkap apa sesungguhnya yang terjadi," kata Baharuddin.
Tim gabungan dinas tenaga kerja dan serikat buruh ini rencananya akan langsung terjun ke lokasi pada Jumat (28/1/2022).
"Jadi saya upayakan kita ketemu dinas tenaga kerja setempat, para orang yang direhabilitasi, wakil bupati dan warga sekitar. Biar minimal kita tahu dulu apa sebenarnya fakta di lapangan," kata Baharuddin.
Hasil dari peninjauan itu, kata Baharuddin, nantinya tetap akan ke pihak berwajib
"Kesimpulan tim nantinya kita serahkan kepada pihak yang berwenang dalam tupoksi aturan hukumnya masing-masing," katanya.
Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Sumatra Utara Willy Agus Utomo berharap otoritas lokal terkait tidak tertinggal informasi soal ketenagakerjaan.
Apalagi dugaan praktik perbudakan ini diungkap oleh LSM Migrant Care di Jakarta.
Menurut Willy, belakangan ini terdapat dua versi informasi soal keberadaan kerangkeng di rumah pribadi Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Peranginangin.
Sebelumnya, muncul laporan bahwa orang-orang uang dikurung dalam kerangkeng kerap disiksa dan dipekerjakan di kebun sawit milik Cana tanpa digaji.
Namun, belakangan juga muncul keterangan bahwa tempat itu merupakan panti rehabilitasi narkoba meski tidak berizin.
"Untuk menyikapi fakta lapangan yang terjadi, maka kami berharap dinas tenaga kerja dan serikat buruh dapat turun ke lapangan bersama dengan membentuk tim investigasi atau cek fakta apa yang sesungguhnya terjadi," ujar Willy.
