Bisnis.com, PALEMBANG – Sebanyak 25 desa di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatra Selatan, menjadi target lokasi percepatan pembangunan menara base transceiver station (BTS) oleh pusat.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ogan Komering Ilir (Diskominfo OKI) Alexsander Bustomi mengatakan pihaknya menyambut baik langkah percepatan pembangunan infrastruktur telekomunikasi di puluhan desa tersebut.
“Mengentaskan wilayah tanpa sinyal memang prioritas OKI,” katanya, Jumat (7/1/2022).
Apalagi, kata Alex, pada masa pandemi kebutuhan masyarakat akan internet sangat tinggi untuk melakukan berbagai aktivitas.
Adapun 25 desa yang menjadi target pembangunan tahun 2022 tersebar di wilayah pesisir timur Kabupaten OKI antara lain, Kecamatan Air Sugihan, Cengal, Sungai Menang, Tulung Selapan dan Pangkalanlampam.
Alex menjelaskan sejak tahun 2019 pihaknya getol mengusulkan pembangunan BTS maupun penambahan jaringan internet lainnya.
Mulai dari Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) maupun langsung ke operator seluler.
Hasilnya, kata dia, pada tahun 2019 telah dibangun sebanyak 21 tower, 13 tower pada 2020 dan 13 tower sepanjang tahun 2021.
“Dari bhakti OKI mendapat 13 instalasi jaringan berupa V-Sat maupun fiber optic disekolah maupun pusat-pusat layanan publik,” terang Alex.
Sebelumnya, Koordinator Jaringan Telekomunikasi Kemenkominfo Aditya Iskandar mengatakan saat ini ada 12.548 wilayah blank spot di Indonesia. Di mana 9.113 wilayah berada di daerah 3T, dan 3.435 berada di wilayah non 3T.
Oleh karena itu Kemenkominfo menggandeng provider seluler serta pemerintah daerah untuk meretas kesenjangan digital tersebut.
“Melalui penerapan kerja sama dengan pemerintah daerah untuk menyelesaikan pembangunan BTS di seluruh tanah air, maka wilayah blank spot akan tuntas mendapatkan akses jaringan telekomunikasi pada akhir tahun 2022,” katanya dalam keterangan pers.
Dia menambahkan skema kolaborasi dengan pemerintah daerah ini untuk melakukan terobosan percepatan infrastruktur digital.
“Soal dukungan data, perizinan bahkan lahannya butuh kolaborasi dari pihak pemda maupun desa,” ujarnya.
