Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

8 Pemda di Sumut Raih Predikat Kepatuhan Tinggi terhadap Standar Pelayanan Publik

Delapan dari 33 pemerintah daerah di Sumatra Utara meraih predikat kepatuhan tinggi terhadap standar pelayanan publik (Zona Hijau) dari Ombudsman RI pada tahun ini.
Nanda Fahriza Batubara
Nanda Fahriza Batubara - Bisnis.com 29 Desember 2021  |  19:57 WIB
Acara penganugerahan predikat kepatuhan standar pelayanan publik oleh Ombudsman RI kepada pemerintah daerah dan pemerintah di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (29/12/2021).  - Istimewa
Acara penganugerahan predikat kepatuhan standar pelayanan publik oleh Ombudsman RI kepada pemerintah daerah dan pemerintah di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (29/12/2021). - Istimewa

Bisnis.com, MEDAN - Delapan dari 33 pemerintah daerah di Sumatra Utara meraih predikat kepatuhan tinggi terhadap standar pelayanan publik (Zona Hijau) dari Ombudsman RI pada tahun ini.

Kedelapan pemerintah daerah tersebut adalah Pemkab Deliserdang dengan nilai 98,90, Pemkab Dairi dengan nilai 93,29, Pemkab Tapanuli Selatan dengan nilai 91,06, dan Pemkab Humbang Hasundutan dengan 90,37.

Kemudian Pemkab Batubara dengan nilai 89,67, Pemko Medan dengan nilai 89,22, Pemko Tebingtinggi dengan nilai 86,51 dan Pemko Pematangsiantar dengan nilai 83,70.

Bahkan, Pemkab Deliserdang berhasil duduk di peringkat dua nasional untuk kategori pemerintah kabupaten. Sedangkan peringkat pertama diduduki oleh Pemkab Kampar, Riau, dengan nilai 99,70.

Pengumuman predikat ini berlangsung di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (29/12/2021).

Menurut Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumatra Utara Abyadi Siregar, proses penilaian berlangsung sejak Juni-Agustus 2021.

"Ada 34 pemerintah daerah yang disurvei, termasuk Pemprov Sumatra Utara. Namun yang berhasil meraih Predikat Kepatuhan Tinggi hanya delapan. Sedangkan 26 pemerintah daerah lainnya masih dalam katagori Kepatuhan Sedang atau Zona Kuning dan Kepatuhan Rendah atau Zona Merah," kata Abyadi.

Abyadi menjelaskan, terdapat berbagai indikator penilaian dalam penentuan predikat. Antara lain ketersediaan standar layanan publik pada unit-unit layanan di empat Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Yakni di Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan.

Pada kesempatan tersebut, Ketua Ombudsman RI Mohammad Nadjih menjelaskan bahwa pemberian predikat terhadap standar pelayanan publik merupakan hasil survei yang dilakukan pihaknya pada tahun ini.

"Survei kepatuhan yang merupakan acuan utama pelayanan publik Indonesia ini dilaksanakan setiap tahun sejak 2015," katanya.

Selain pemerintah daerah, Ombudsman RI juga melakukan penilaian standar pelayanan publik terhadap 34 pemerintah provinsi di Indonesia.

Hasilnya, terdapat 13 pemerintah provinsi yang meraih predikat kepatuhan tinggi atau Zona Hijau. Kemudian ada 19 pemerintah provinsi yang mendapat predikat kepatuhan sedang atau Zona Kuning dan dua pemerintah provinsi yang memeroleh predikat kepatuhan rendah atau Zona Merah.

Sementara itu, Pemprov Sumatra Utara meraih predikat kepatuhan sedang atau Zona Kuning.

Untuk kategori pemerintah kabupaten, terdapat 416 daerah yang disurvei. Hasilnya, sebanyak 103 pemerintah kabupaten meraih predikat kepatuhan tinggi atau Zona Hijau, kemudian 226 pemerintah kabupaten meraih predikat kepatuhan sedang atau Zona Kuning dan 87 pemerintah kabupaten meraih predikat kepatuhan rendah atau Zona Merah.

Sedangkan untuk kategori pemerintah kota, terdapat 98 daerah yang disurvei. Dari jumlah tersebut, terdapat 34 pemerintah kota yang meraih predikat kepatuhan tinggi atau Zona Hijau. Kemudian 61 pemrintah kota mendapat predikat kepatuhan sedang atau Zona Kuning dan tiga pemerintah kota mendapat predikat kepatuhan rendah atau Zona Merah.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

sumut
Editor : Ajijah

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top