Bisnis.com, MEDAN - Varian varian SARS-CoV-2, Omicron, telah terdeteksi memapar warga negara Indonesia. Kementerian Kesehatan RI mengumumkan kasus pertama ini pada Kamis (16/12/2021) lalu.
Sejumlah langkah ditempuh pemerintah pusat demi mencegah penularan lebih luas terjadi. Di antaranya dengan meningkatkan presentase Whole Genome Sequencing (WGS) pada pasien Covid-19 dan mengisolasi dan penggunaan Reagen PCR S Gene Target Failur (SGTF).
Di samping itu, pemerintah juga mengisolasi RSDC Wisma Atlet Kemayoran Jakarta. Seperti diketahui, pasien Omicron pertama di Indonesia bekerja di tempat tersebut.
Lalu bagaimana dampak temuan kasus pertama Omicron terhadap perekonomian daerah?
Sementara ini, Bank Indonesia memprediksi laju perekonomian Sumatra Utara tidak akan melesat jauh dari perkirakan yang telah disampaikan sebelumnya.
Mereka memprediksi perekonomian Sumatra Utara akan tetap tumbuh di rentang 3,7-4,5 persen pada 2022 mendatang.
"Sementara belum kami ubah. Masih seperti perkiraan kemarin karena sudah kami masukkan pertimbangan. Tinggal dipantau derajat keparahannya nanti," kata Soeko kepada Bisnis, Jumat (17/12/2021).
Perekenomian Sumatra Utara sempat mengalami kontraksi dalam pada awal 2020 tak lama setelah Covid-19 merebak. Bahkan, angka pertumbuhan pada tahun lalu sempat tercatat -1,07 persen (yoy) dibanding 2019.
Perekonomian Sumatra Utara akhirnya melalui fase rebound pada Triwulan II 2021. Sedangkan secara keseluruhan, Bank Indonesia memprediksi perekonomian mentok tumbuh 2,5-3,3 persen pada tahun ini.
Menurut Soeko, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) masih menjadi kebijakan yang efektif untuk ditempuh dalam menangani varian Omicron.
"Indikator paling efektif adalah PPKM oleh pemerintah," kata Soeko.
Menurut pengamat ekonomi asal Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Gunawan Benjamin, perekonomian Sumatra Utara punya pengalaman pahit saat berhadapan dengan pandemi.
Provinsi ini sempat masuk jurang resesi walau akhirnya berhasil merangkak kembali. Akan tetapi, menurut Gunawan, kondisi perekonomian di Sumatra Utara belum sepenuhnya pulih.
Berdasar catatan itu, Gunawan memprediksi perjuangan untuk mengembalikan perekonomian Sumatra Utara ke kondisi semula masih akan berlangsung hingga 2025 mendatang.
Sebelum masa pandemi, ekonomi Sumatra Utara sempat menyentuh angka 5,22 persen pada 2019.
"Baru setelah itu kita berharap bahwa ekonomi Sumatra Utara kembali ke posisi semula. Dengan catatan Sumatra Utara mampu mengatasi gelombang baru varian Omicron," kata Gunawan kepada Bisnis.
Gunawan menyarankan Pemprov Sumatra Utara segera menyusun mitigasi penangan wabah Omicron agar tak kembali menjebloskan perekonomian pada awal tahun depan.
Terutama dengan fokus pencegahan pada daerah-daerah lumbung utama perekonomian. Seperti Kota Medan, Kota Tanjung Balai, Kota Padangsidempuan, Kota Sibolga dan Kota Pematangsiantar.
Gunawan juga mengingatkan bahwa letak geografis antara Sumatra Utara dengan negara tetangga relatif dekat. Seperti dengan Malaysia dan Singapura yang telah lebih dulu mendeteksi keberadaan Omicron di negaranya.
"Ada ancaman inflasi di Sumatra Utara pada tahun depan, dan ada ancaman pertumbuhan ekonomi yang rendah karena Omicron. Kalau ada potensi inflasi naik namun pertumbuhan ekonomi rendah, ini namanya stagflasi. Ini yang perlu diwaspadai tahun depan," kata Gunawan.
Sejauh ini, Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Sumatra Utara belum menempuh cara khusus pascapengumuman kasus pertama Omicron di Indonesia.
Menurut Sekretaris Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Sumatra Utara Arsyad Lubis, mereka akan menggelar rapat koordinasi pada Senin (20/12/2021) mendatang.
Rapat itu digelar untuk menindaklanjuti instruksi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian tentang penanganan Covid-19 pada masa Natal dan Tahun Baru 2022.
Menurut Arsyad, rapat itu kemungkinan juga akan membahas soal antisipasi varian Omicron masuk ke Sumatra Utara.
"Jadi Pak Gubernur telah memberi petunjuk pada kami untuk melaksanakan rapat koordinasi pada Senin (20/12/2021)," kata Arsyad kepada Bisnis, Kamis (16/12/2021).
Arsyad mengatakan, rapat itu juga akan membahas persiapan pemerintah dalam menangani Covid-19 pada masa Natal dan Tahun Baru.
Rapat ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 pada Natal 2021 dan Tahun baru 2022. Aturan berlaku mulai 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022 mendatang.
Instruksi teranyar Tito sekaligus membatalkan rencana Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 serentak pada Natal dan Tahun Baru. Dengan demikian, tiap daerah kembali menerapkan level PPKM sesuai kondisi masing-masing.
Walau begitu, Arsyad mengatakan tetap bakal ada pengetatan terhadap sektor tertentu.
"Misalnya untuk objek-objek wisata, akan diberlakukan ganjil-genap terhadap kendaraan. Artinya ada pengetatan protokol kesehatan. Untuk selanjutnya, akan kita tunggu setelah rapat," kata Arsyad.
Sebelumnya, Gubernur Sumatra Utara Edy Rahmayadi mengatakan telah mengumpulkan para tokoh agama untuk membahas penanganan pandemi pada masa Nataru.
"Sebelum ini berlaku untuk PPKM, saya sudah kumpulkan tokoh-tokoh agama, tokoh adat, untuk membicarakan ini. PPKM ini bisa benar-benar membuahkan hasil apabila kita semua disiplin memahami hal ini," kata Edy usai menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2022, Medan, Senin (13/12/2021).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
