Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Pemprov Sumut Raih TPAKD Awards dari OJK sebagai Penyedia Akses Keuangan Terbaik

Menurut Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Pemprov Sumatra Utara Naslindo Sirait, penghargaan ini diraih berkat sejumlah capaian Pemprov Sumatra Utara di bidang layanan keuangan. Seperti inovasi dalam sektor pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Nanda Fahriza Batubara
Nanda Fahriza Batubara - Bisnis.com 16 Desember 2021  |  21:16 WIB
Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Pemprov Sumatra Utara Naslindo Sirait (dua dari kanan) saat mewakili Pemprov Sumatra Utara meraih TPAKD Awards Tahun 2021 dari OJK di Hotel Grand Hyatt Jakarta, Selasa (14/12/2021).  - Istimewa
Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Pemprov Sumatra Utara Naslindo Sirait (dua dari kanan) saat mewakili Pemprov Sumatra Utara meraih TPAKD Awards Tahun 2021 dari OJK di Hotel Grand Hyatt Jakarta, Selasa (14/12/2021). - Istimewa

Bisnis.com, MEDAN - Pemprov Sumatra Utara meraih Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Awards Tahun 2021 dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai provinsi penyedia akses keuangan terbaik.

Penyerahan penghargaan ini berlangsung di Hotel Grand Hyatt Jakarta pada Selasa (14/12/2021).

Menurut Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Pemprov Sumatra Utara Naslindo Sirait, penghargaan ini diraih berkat sejumlah capaian Pemprov Sumatra Utara di bidang layanan keuangan. Seperti inovasi dalam sektor pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Naslindo mengatakan, realisasi KUR yang memuaskan merupakan bagian dari visi Gubernur Sumatra Utara Edy Rahmayadi demi mewujudkan provinsi yang bermartabat.

Dukungan pembiayaan dengan bunga rendah diharap mendongkrak geliat dunia usaha di Sumatra Utara. Di sisi lain, program ini bertujuan menghindarkan masyarakat dari jerat para tengkulak alias rentenir.

"Dengan adanya dukungan pembiayaan yang murah, masyarakat tidak lagi terjebak dengan rentenir yang bunganya sangat tinggi," ujar Naslindo.

Naslindo mengatakan, optimalisasi program layanan perbankan seperti KUR, asuransi dan pembiayaan syariah dapat meningkatkan usaha masyarakat.

"Kami berharap dengan meningkatnya inklusi dan literasi keuangan di Sumatra Utara, maka perekonomian dan pendapatan per kapita masyarakat akan meningkat," kata Naslindo.

Pemprov Sumatra Utara memeroleh TPAKD Awards Tahun 2021 dari OJK berdasar sederet parameter. Khususnya dalam penyedia akses keuangan.

Pertama, Pemprov Sumatra Utara melalui Bank Sumut kini memiliki program kredit Sumut Bermartabat. Kredit dan pembiayaan ini diluncurkan demi melawan praktik rentenir. Program ini sudah direalisasikan kepada sekitar 3.000 debitur. Namanya Kredit Mikro Bank Sumut.

Kedua, Bank Sumut telah menyalurkan skema KUR Kluster. Hingga ini, terdapat dua KUR Kluster yang sudah direalisasikan. Yakni KUR Kluster Jagung di Kabupaten Toba dan KUR Kluster Kopi di Kabupaten Dairi.

Ketiga, presentase agen Laku Pandai dalam program One Vilage One Agent (OVOA) telah mencapai 84 persen atau sekitar 5.100 dari 6.000 desa di Sumatra Utara. Keempat, realisasi Simpanan Pelajar yang sudah mencapai 73 persen. Capaian ini berada di atas target nasional, yakni 70 persen.

Kelima, penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dalam program Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Go Digital sudah mencapai 530.000 merchant di Sumatra Utara.

"Dan yang terakhir dukungan kebijakan kepala daerah dengan kehadiran gubernur dan wakil gubernur pada setiap rapat-rapat TPKAD dalam memberikan arahan sehingga program- program TPKAD semakin lebih efektif," kata Naslindo.

Terpisah, Bank Indonesia memaparkan bahwa implementasi QRIS di Sumatra Utara telah melampaui target.

Menurut Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sumatra Utara Soekowardojo, jumlah merchant QRIS di Sumatra Utara telah mencapai 574.488 hingga 3 Desember 2021.

Jumlah tersebut tercatat 118,1 persen dari target perluasan merchant QRIS di Sumatra Utara yang dipatok 486.500 merchant pada tahun ini.

Soeko mengatakan, 61,5 persen dari total merchant QRIS di Sumatra Utara merupakan merchant berskala usaha mikro. Sejalan dengan perkembangan tersebut, akseptasi QRIS di Sumatra Utara juga terus meningkat. Hal itu tercermin dari frekuensi dan nominal transaksi QRIS yang tumbuh positif.

"Implementasi QRIS terus diperluas meskipun target jumlah merchant QRIS di Sumatera Utara telah berhasil diraih," kata Soeko.

Soeko menjelaskan, sistem ketahanan keuangan di Sumatra Utara juga tercatat membaik. Hal ini tercermin dari tingkat profitabilitas (ROA) yang meningkat dan rasio BOPO yang relatif menurun. Bahkan lebih rendah dibandingkan rasio sebelum pandemi.

Pada indikator lainnya, intermediasi perbankan (LDR) juga tercatat meningkat dengan didorong respons penyaluran kredit yang lebih cepat dibandingkan DPK.

Sementara itu, penyaluran kredit perbankan tercatat meningkat. Penyaluran kredit perbankan mengalami pertumbuhan (-0,45 persen - 3,11 persen). Kondisi ini didorong oleh pertumbuhan seluruh jenis kredit. Baik modal kerja, investasi, maupun konsumsi.

Dari sisi sektoral, penyaluran kredit turut tumbuh pada seluruh sektor utama. Hal ini, menurut Soeko, mengindikasikan beberapa pelaku usaha mulai melakukan pembiayaan bisnisnya di samping indikasi DPK yang turut bertumbuh.

Kinerja kredit UMKM juga tercatat meningkat. Pertumbuhan kredit UMKM meningkat sebesar 3,27 persen (yoy) dari sebelumnya sebesar 3,06 persen (yoy).

Perbaikan kinerja kredit UMKM didorong oleh segmen mikro dan kecil. Risiko kredit UMKM juga tercatat menurun jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Secara spasial, realisasi kredit masih terpusat di Kota Medan dan daerah pantai timur lainnya sejalan dengan kapasitas ekonomi Sumatra Utara.

"Sementara secara sektoral, seluruh sektor utama di Sumatra Utara kecuali pertanian dan industri pengolahan mengalami pertumbuhan kredit UMKM," ujar Soeko.

Lebih lanjut, Soeko juga menjelaskan bahwa risiko kredit perbankan membaik. Hal ini tercermin dari dari penurunan Loan at Risk (LaR) dari Triwulan III 2021 (20,8 persen - 19,9 persen).

Jumlah itu terdiri dari akumulasi restrukturisasi kredit kolektabilitas 1, kolektabilitas 2, dan NPL.

Penurunan LaR terutama didorong oleh penurunan risiko seluruh jenis kredit kecuali kredit modal kerja. Di sisi lain, upaya perbaikan kualitas kredit pada debitur terdampak Covid-19 yang dilakukan oleh pemerintah melalui restrukturisasi kredit tercatat telah melewati puncaknya dan berangsur melambat menjadi Rp37,3 triliun dari triwulan sebelumnya sebesar Rp38,0 triliun.

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

OJK sumut
Editor : Ajijah

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
To top