Bisnis.com, MEDAN - Tingkat inflasi di Sumatra Utara relatif terjaga pada sasaran nasional dengan potensi bias bawah hingga akhir 2021.
Bahkan secara historis, perkembangan inflasi provinsi ini cenderung di bawah sasaran inflasi nasional kurun dua tahun belakangan atau saat pandemi Covid-19 melanda.
Komponen core inflation lebih rendah dibanding kondisi normal. Di samping itu, komponen volatile food relatif terjaga.
Hal ini disampaikan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sumatra Utara Soekowardojo pada Rapat Koordinasi Provinsi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sumatra Utara 2021 di Medan, Selasa (30/11/2021).
Menurut Soeko, pemerintah perlu mendorong program-program yang mampu mendongkrak daya beli masyarakat. Berdasar data Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, realisasi belanja Sumatra Utara tercatat 70,87 persen hingga Jumat (19/11/2021) lalu.
"Kondisi ini perlu peran aktif pemerintah untuk melakukan program-program yang bisa mendorong daya beli masyarakat di tengah berbagai keterbatasan mobilitas dan aktivitas ekonomi. Khususnya melalui percepatan realisasi belanja," kata Soeko.
Sejalan dengan kondisi global, perekonomian Sumatra Utara turut mengalami pelambatan pada Triwulan III 2021. Yakni tumbuh 3,67 persen (yoy). Kebijakan pemerintah menangani pandemi Covid-19, seperti penerapan PPKM, tak dipungkiri menjadi penyebab utama pelambatan tersebut.
Dari sisi perkembangan harga, Sumatra Utara mengalami deflasi -0,06 persen (mtm) atau 0,77 persen (ytd) dan 1,86 persen (yoy). Realisasi tersebut di bawah inflasi nasional sebesar 0,12 persen (mtm) dan juga di bawah inflasi Sumatra sebesar 0,17 persen (mtm).
"Adapun sumber deflasi di Sumatra Utara terutama berasal dari kelompok makanan, minuman dan tembakau," kata Soeko.
Secara tahunan, inflasi Sumatra Utara terkini rata-rata tercatat lebih rendah 2,09 persen (yoy) kurun tiga tahun terakhir. Menurut Soeko, andil inflasi bahan makanan terpantau relatif stabil dan masih dalam rentang sasaran nasional. Adapun penurunan tekanan inflasi didorong oleh penurunan komoditas cabai merah, emas perhiasan dan bawang merah.
Di sisi lain, harga minyak goreng yang tinggi menjadi faktor penahan penurunan laju inflasi lebih dalam. Tren kenaikan harga Crude Palm Oil (CPO) global yang masih berlanjut jadi pemicu utama kenaikan harga minyak goreng. Meski demikian, secara umum tingkat inflasi Sumatra Utara pada 2021 diperkirakan masih berada pada rentang sasaran nasional.
Soeko menjelaskan, permintaan di berbagai daerah masih belum kuat. Sehingga menyebabkan realisasi terkini relatif rendah. Termasuk di wilayah Sumatra Utara dan mayoritas daerah secara nasional terjaga di batas bawah target inflasi.
"Natal dan Tahun Baru diharap menjadi momentum mendorong daya beli masyarakat dan pencapaian realisasi inflasi pada sasaran nasional," kata Soeko.
Menurut Soeko, penguatan produksi pangan antar waktu dan antar daerah menjadi solusi alternatif untuk mendukung pengendalian inflasi yang disebabkan oleh fluktuasi komponen volatile food. Beberapa upaya dapat dilakukan. Antara lain dengan penguatan ekosistem usaha pertanian dan optimalisasi penggunaan sistem informasi.
Penjabat Sekretaris Daerah Pemprov Sumatra Utara Afifi Lubis mengatakan, tingkat inflasi yang relatif rendah dan di bawah sasaran nasional mesti jadi perhatian bersama.
Menurut Afifi, penyaluran bantuan sosial dan stimulus lainnya bisa jadi alternatif untuk mendorong daya beli masyarakat.
"Karena di satu sisi hal ini mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang riil di masyarakat. Karena itu, perlu didorong program-program untuk meningkatkan daya beli masyarakat," kata Afifi.
Sementara itu, Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Pemprov Sumatra Utara Naslindo Sirait mengatakan bahwa terdapat empat faktor yang berperan dalam pengendalian inflasi daerah.
Keempatnya adalah ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi dan komunikasi yang efektif.
Untuk ketersediaan pasokan, Naslindo mengatakan bahwa pihaknya telah melaksanakan forum group discussion (FGD) tentang penetapan pola tanam komoditi strategis holtikultura.
Pihaknya juga melaksanakan FGD penetapan batas atas dan batas bawah harga bahan pangan pokok sebagai upaya menjaga keterjangkauan harga. Kemudian pelaksanaan pasar murah minyak goreng di sejumlah kabupaten dan kota untuk menjaga kelancaraan distribusi.
"Kemudian komunikasi yang efektif. Seperti menggelar rapat koordinasi provinsi TPID Semester 1 Tahun 2021, rapat koordinasi dan evaluasi penyusunan program TPID bersama Bank Indonesia dan TPID seluruh kabupaten dan kota serta rapat tentang kelangkaan BBM dengan Pertamina," kata Naslindo.
Berdasar data Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Pemprov Sumatra Utara, beberapa produksi pangan strategis mengalami surplus maupun defisit hingga Oktober 2021.
Untuk komoditas berasa, kebutuhan Sumatra Utara sebanyak 1,5 juta ton. Hingga Oktober 2021, tercatat surplus sebanyak 316 ribu ton. Kebutuhan jagung tercatat sekitar 1,3 juta ton. Pada periode yang sama juga tercatat surplus sebesar 6 ribu ton. Begitu pun untuk cabai merah tercatat kebutuhan sebanyak 103 ribu ton. Terdapat surplus sebesar 11 ribu ton.
Akan tetapi, defisit produksi dialami sejumlah komoditas lain. Untuk bawang merah tercacat kebutuhan sebanyak 38 ribu ton. Hingga Oktober 2021, terjadi kekurangan sebanyak 11 ribu ton. Untuk bawang putih, keburuhan tercatat sebanyak 24 ribu ton. Terdapat kekurangan sebanyak 23 ribu ton. Begitupun dengan kedelai. Kebutuhan tercatat 146 ribu ton. Sedangkan kekurangannya masih tercacat 99 persen lagi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
