Bisnis.com, MEDAN - Pemprov Sumatra Utara dan DPRD setempat mengesahkan APBD Tahun Anggaran 2022 pada rapat paripurna, Senin (29/11/2021).
Anggaran pendapatan daerah dipatok senilai Rp12,1 triliun. Sedangkan belanja daerah senilai Rp12,4 triliun. Defisit Rp268 miliar.
Kemudian untuk penerimaan pembiayaan daerah ditetapkan sekitar Rp400 miliar, pengeluaran pembiayaan daerah senilai Rp132 miliar, jumlah pembiayaan netto senilai Rp268 miliar dan sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (Silpa) senilai Rp0.
"Saya minta kepada OPD agar dalam melaksanakan seluruh program yang direncanakan dalam APBD 2022, nantinya didasarkan atas prinsip taat aturan, tertib, efesien, efektif dan bertanggung jawab," kata Edy.
Edy mengatakan, prediksi pertumbuhan ekonomi pada 2022 meningkat 2,4 persen. Pertumbuhan ini dipicu pemulihan beberapa sektor ekonomi seiring tren pandemi Covid-19 yang melandai.
"Ekonomi kita diprediksi akan segera pulih diiringi semakin terkendalinya Covid-19," ujar Edy.
Sebelum disahkan, sejumlah fraksi menyoroti berbagai hal dalam APBD Sumatra Utara Tahun Anggaran 2022.
Juru bicara Fraksi PKS DPRD Sumatra Utara Cecep Wiwaha meminta Pemprov Sumut meningkatkan postur belanja modal 12 persen pada tahun 2023 mendatang
"Ini bentuk keseriusan pemerintah, karena pentingnya untuk kemaslahatan masyarakat yang mengharapkan dari pembangunan yang dilaksanakan pemerintah," kata Cecep.
Pada kesempatan berbeda, Edy mengatakan bahwa serapan anggaran Sumatra Utara mencapai 72,9 persen jelang penutupan tahun 2021.
Menurut Edy, serapan anggaran Sumatra Utara tercatat 50 persen pada periode yang sama tahun lalu. Sehingga terjadi akselerasi sebesar 22 persen.
Peningkatan ini, menurut Edy, membuat Sumatra Utara duduk di peringat ke delapan nasional dengan serapan anggaran tertinggi.
"Tahun lalu kita di posisi 20-an di akhir tahun dengan serapan 50 persen, sekarang kita meningkat ke posisi delapan dengan 72,9 persen," kata Edy pada acara Asistensi Pengelolaan Keuangan Terkait Percepatan Penyerapan Anggaran dan Evaluasi PPKM.
Berdasar data Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKAD) Pemprov Sumatra Utara, terdapat beberapa daerah yang memiliki serapan anggaran 50 persen. Rata-rata sekitar 62,1 persen. Edy menargetkan serapan anggaran tahun benar-benar tuntas 100 persen.
Menurut Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatra Utara Soekowardojo, serapan anggaran akan membantu pertumbuhan ekonomi.
Pada Triwulan III 2021, ekonomi Sumut tumbuh 3,67 persen (yoy), di atas pertumbuhan nasional yang sebesar 3,51 persen. Akan tetapi, angka tersebut masih lebih rendah dari pertumbuhan rata-rata di Pulau Sumatra.
"Ekonomi kita tumbuh cukup baik, serapan anggaran akan mendorong pertumbuhan ekonomi, karena itu penting kiranya Pemda terus mengakselerasi percepatan anggarannya," kata Soeko.
Menurut pengamat ekonomi asal Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Gunawan Benjamin, penyerapan anggaran harus memprioritaskan alokasi untuk pemulihan daya beli masyarakat di samping akuntabel.
"Artinya, penyerapan anggaran produktif harus di-akselerasi. Jangan menumpuk di awal tahun dan baru jor-joran di kuartal ketiga atau empat," kata Gunawan kepada Bisnis.
Gunawan mengatakan, pemerintah mesti mewaspadai kemunculan varian baru Covid-19, Omicron. Penerapan PPKM berpotensi membuat serapan anggaran tidak efektif.
"Yang saya khawatirkan adalah target pendapatan maupun penyerapan anggaran tidak bisa tercapai karena ada PPKM," katanya.
Menurut Gunawan, target pertumbuhan ekonomi sebesar 2,4 persen pada tahun 2022 mendatang relatif kecil. Menurutnya, Sumatra Utara bisa optimal mencapai pertumbuhan 5 persen.
Akan tetapi, pemerintah mesti sungguh-sungguh mengendalikan pandemi sehingga tidak berdampak buruk terhadap laju perekonomian.
"Minimal 5 persen. Dalam kondisi baik, di mana Covid-9 terkendali, pertumbuhan ekonomi Sumatra Utara itu minimal bisa 5,3 persen," pungkas Gunawan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
