Bisnis.com, PADANG - Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatra Barat mencatat realisasi belanja program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sampai dengan 2 Juli 2021 telah mencapai Rp2,24 triliun.
Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumbar Heru Pudyo Nugroho mengatakan dengan adanya capaian itu sebagai bukti bahwa pemerintah akan terus mengoptimalkan momentum pemulihan ekonomi dengan tetap mewaspadai risiko Covid-19 yang masih menimbulkan ketidakpastian yang tinggi.
Sehingga Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumbar akan senantiasa mengawal APBN dengan terus melakukan upaya dan sinergi dengan stakeholders untuk mendorong percepatan belanja K/L serta penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Desa.
"Realisasi PEN ini terbilang sudah cukup bagus, dan tentunya kita berharap dengan adanya program PEN ekonomi berjalan stabil dan membaik," katanya dalam konferensi pers Kinerja APBN Provinsi Sumatera Barat Triwulan II 2021 di Padang, Senin (12/7/2021).
Dia menjelaskan realisasi PEN dengan nilai Rp2,24 triliun itu bisa dilihat dari sejumlah klaster atau sasaran dari program PEN.
Seperti klaster perlindungan sosial realisasinya itu Rp1,09 triliun, terdiri atas Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp289,66 miliar untuk 185.353 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebesar Rp278,95 miliar untuk 212.152 KPM, Bantuan Sosial Tunai (BST) sebesar Rp207,07 miliar untuk 172.556 KPM, Kartu Prakerja sebesar Rp248,79 miliar untuk 70.081 orang, dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa sebesar Rp72,46 miliar untuk 36.150 KPM.
"Sedangkan untuk klaster kesehatan Rp199,25 miliar untuk klaim pasien pada 54 rumah sakit dengan jumlah pasien sebanyak 3.028 orang," jelasnya.
Selanjutnya program prioritas K/L Rp361,64 miliar, yaitu untuk Padat Karya Tunai Kemenhub sebesar Rp86,66 miliar untuk 3.350 pekerja. Padat Karya Tunai PUPR sebesar Rp265,59 miliar untuk
16.245 pekerja, dan Padat Karya Tunai Kementan sebesar Rp9,39 miliar untuk 4.317 pekerja
Lalu klaster UMKM Rp587,19 miliar, dengan rincian terdiri atas Bantuan Produktif untuk usaha Mikro (BPUM) sebesar Rp268,27 miliar untuk 223.564 pelaku UMKM, Tambahan Subsidi Bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp212,14 miliar untuk 233.823 debitur, dan Subsidi Bunga Non-KUR sebesar Rp106,77 miliar untuk 412.743 debitur.
"Jadi program PEN yang bersumber dari APBN telah bekerja keras dan berhasil menahan kontraksi ekonomi lebih dalam akibat tekanan pandemi Covid-19," ujarnya.
Dimana dalam hal ini akselerasi belanja pemerintah pada tahun 2021 telah menahan kontraksi pertumbuhan ekonomi di Sumbar.
Melihat pada pada triwulan I tingkat kontraksi sebesar -0,16%, lebih baik jika dibandingkan dengan triwulan IV tahun 2020 yang terkontraksi -2,23%.
"Tentunya pemerintah terus mengoptimalkan momentum pemulihan ekonomi dengan tetap mewaspadai risiko Covid-19 yang masih menimbulkan ketidakpastian yang tinggi," ucap Heru.
Dia menegaskan Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumbar akan senantiasa mengawal APBN dengan terus melakukan upaya dan sinergi dengan stakeholders untuk mendorong percepatan belanja K/L serta penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa. (k56)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
