Bisnis.com, PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau berharap Tim Penggerak (TP) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Provinsi Riau ikut serta dalam mengatasi stunting di Provinsi Riau.
Gubernur Riau Syamsuar menyampaikan hal itu pada saat menghadiri peringati Hari Kesatuan Gerak (HKG) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Ke 49 Tahun 2021, di Aula Atas Gedung Wanita Jalan Diponegoro Pekanbaru.
"Di seluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi Riau ini ada terdapat kasus stunting. Meski demikian, tiap daerah memiliki skala kasus stunting yang berbeda. Untuk saat ini, Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hulu termasuk dengan kasus stunting yang cukup tinggi di Riau. Untuk hal [stunting] ini harus ada penanganan kita," ujarnya dalam siaran pers Selasa (6/4/2021).
Prevalensi stunting di Provinsi Riau pada 2019 berdasarkan data Survei Status Gizi Balita Indonesia adalah 23,7 persen , angka ini menunjukkan penurunan dari periode 2018 yaitu 27,4 persen. Menurut WHO ini angka prevalensi ini masih menjadi masalah dalam kesehatan masyarakat karena angkanya masih diatas 20 persen.
Penanganan stunting ini dirasakan perlu, karena menurut Syamsuar kasus stunting di Riau saat ini masih cukup tinggi. Untuk itu melalui HKG PKK diharapkan juga menjadi pelopor perubahan dengan mengajak para kaum ibu bersama PKK kabupaten dan kota di Riau untuk menangani stunting.
Syamsuar berpendapat gejala stunting yaitu kekurangan gizi, dimana ibu-ibu kurang konsumsi makanan yang bergizi di masa kehamilan. Oleh karenanya, Syamsuar meminta PKK Riau untuk berperan terhadap penanganan stunting agar bisa menurunkan angka kasus stunting di Provinsi Riau.
"Kegiatan ini juga harus diukur bukan hanya sekedarnya saja, agar terlihat ada upaya menurunkan angka kasus stunting di Riau."
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
