Bisnis.com, PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau mendesak pemerintah pusat untuk segera membangun Jalan Parit Kitang, Dumai, yang merupakan jalur utama penghubung ke kawasan industri setempat namun melewati wilayah padat penduduk.
Gubernur Riau Syamsuar menyampaikan hal tersebut pada saat Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Infrastruktur di Riau bersama anggota Komisi V DPR RI Syahrul Aidi Maazat.
"Jalan Parit Kitang [Dumai] sudah menjadi usulan prioritas Provinsi Riau kepada Pemerintah Pusat karena termasuk Jalan Nasional. Di sana angka kecelakaan tinggi, juga sering konflik masyarakat dengan perusahaan," ujarnya dalam siaran pers Kamis (25/2/2021).
Menurutnya masalah yang kerap memicu konflik dengan masyarakat setempat yaitu truk serta kendaraan industri yang melewati jalan tersebut masuk kategori ODOL atau Over Dimensi Over Load, sehingga membuat masyarakat marah. Akibatnya truk yang melintas di sana harus seizin masyarakat setempat.
Syamsuar menyebutkan setiap turun ke Dumai selalu aspirasi ini yang diminta diperjuangkan oleh masyarakat setempat. Menurutnya Dumai adalah kawasan industri, dan perlu perhatian dalam pengembangan wilayah itu kedepannya.
Pihaknya menilai seharusnya masalah ini menjadi perhatian pemerintah dan dicarikan solusi sesegera mungkin. Karena levelnya jalan nasional, solusi diharapkan hadir dari pemerintah pusat, khususnya dari Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR.
"Dumai itu tempatnya Industri. Kita bawa duit dengan adanya Industri ini. Jadi tolong sampaikan ke Dirjen Bina Marga untuk diperjuangkan. Ini aspirasi masyarakat Dumai ini selalu disampaikan ke saya sebagai gubernur," ujarnya.
Sebelumnya seperti dimuat Bisniscom, Pemprov Riau meminta bantuan pemerintah pusat agar dapat membangun jalan sepanjang 17 kilometer yang menghubungkan wilayah Jalan Parit Kitang ke Simpang Batang, Lubuk Gaung Kota Dumai. Jalan ini dibutuhkan untuk mendorong pengembangan kawasan industri setempat.
Gubernur Riau Syamsuar menjelaskan sebenarnya pemda provinsi dan pemkot sudah berupaya membangun jalan. Namun, saat ini baru tersedia jalan sepanjang 5 km karena keterbatasan anggaran. Menurutnya, total jalan yang dibutukan sekitar 21 km.
Ruas tersebut, jelasnya, juga sangat sempit dan kecil. Padahal, ruas ini terhubung ke kawasan industri Lubuk Gaung yang dikelola Pemkot Dumai.
"Sampai saat ini di sana rawan terjadi konflik karena jalan yang ada itu menggunakan jalan akses masyarakat di kampung sekitar, jadi kami minta bantuan pemerintah dan dukungan dari Komisi V,” ujarnya dalam rapat dengar pendapat bersama komisi V DPR RI, Kamis (9/7/2020).
