Bisnis.com, AGAM - Pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak pada 9 Desember 2020 mendatang menjadi perhatian banyak pihak karena dikhawatirkan berpotensi jadi klaster penyebaran Covid-19.
Gubernur Sumatra Barat Irwan Prayitno pun telah memberikan arahan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) di daerah itu, agar benar-benar memastikan bahwa perlengkapan seperti Alat Pelindung Diri (APD) dan hal lainnya harus tersedia bagi anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
"Setiap TPS itu wajib menerapkan protokol kesehatan, mulai dari anggota KPPS nya hingga masyarakat yang datang menggunakan hak suara ke TPS. perlu memastikan kondisi TPS aman," tegasnya saat mengunjungi kesiapan Pilkada 2020 di Kabupaten Agam, Jumat (4/12/2020).
Alasan gubernur menyampaikan hal itu, karena pelaksanaan Pilkada serentak 2020 pada tahun ini dalam masa pandemi Covid-19. Artinya pelaksanaan Pilkada tentu bukan perkara mudah.
Dimana protokol kesehatan harus diterapkan di TPS, mulai dengan pakai masker setiap orang, penyediaan cuci tangan, jaga jarak dan hindari kerumunan. Setiap penyelenggaraan Pemilihan memakai APD.
"Kita inginkan Pilkada 2020 ini, Pilkada yang aman dan sehat. Jadi yang perlu diingatkan jangan sampai terjadi klaster baru dalam Pilkada ini," katanya.
Irwan Prayitno, berharap khususnya Pemkab Agam dapat memperhatikannya semua pengadaan alat kelengkapan di TPS, termasuk pengadaan APD, sehingga nanti saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS tidak ada lagi TPS yang terkendala kelengkapan pelaksanaan Pilkada.
"Dalam pemantauan ini, khusus untuk Agam Insyaallah, laporan dari ketua KPU dan Bawaslu sudah berjalan sesuai dengan perencanaan, walaupun belum semua alat seperti kertas dan sebagainya belum sampai tapi masih dalam waktu persiapan," ungkapnya.
Dikatakan ada beberapa hal yang menjadi catatan, untuk pemilihan secara Nasional yang datang ke TPS, ditargetkan 77,5 persen dan itu tentu akan ditindak lanjuti segera. Dikhawatirkan dalam kondisi pandemi sudah pasti ada tantangan dan hambatan
Ada beberapa hal pesan yang disampaikan Irwan Prayitno terkait antisipasi di lapangan pada saat pencoblosan, antara lain masyarakat yang tidak sesuai jadwal kedatangannya mohon jangan ditolak dan yang cepat datangnya dia tetap ikutan antri.
Kemudian untuk masyarakat yang tidak ada daftar nama di TPS, tetapi dia mempunyai E-KTP asli sebagai penduduk asli di sekitar TPS, jangan ditolak.
"Walaupun kita belum siap membuat surat keterangan dan sebagainya tetap terima, supaya jumlah pemilih di TPS mencapai target," ucapnya.
Kemudian orang yang terkena Covid-19 dan masih dalam isolasi jangan sampai tidak dilayani dan teknis nya akan diatur sesuai protokol kesehatan.
Selain itu, Gubernur Sumbar berharap apapun kegiatan di daerah dalam Pilkada ini arahkan untuk swab test (PCR) karena itu arahan dari Kemenkes juga, faktanya rapid itu tidak bisa dijadikan jaminan sebagai positif atau negatif nya seseorang terdampak Covid-19 ini.
Jalan keluarnya petugas yang reaktif disegerakan untuk swab test untuk menanggulangi penyebaran Covid-19 ini, dan pemerintah siap membantu dari Dinas Kesehatan. Untuk petugas yang non-reaktif kalau ada yang suka rela swab test kita persilahkan juga.
"APD sudah aman, tapi untuk pihak Kepolisian juga harus siap untuk mengamankan jika seandainya ada pergerakan massa yang berbuat kericuhan. Jadi untuk semua yang sudah dipersiapkan," harapnya.
Sementara itu Sekda Kabupaten Agam Martias Wanto menyampaikan, untuk penyelenggaraan Pilkada 2020 sampai saat ini untuk Kabupaten Agam terbilang aman dan lancar, tidak ada kondisi yang serius (gangguan) dan semua masih berjalan dengan semestinya.
"Kami melihat masyarakat Kabupaten Agam sudah semakin tinggi tingkat kesadaran dalam menjaga situasi dan kondisi menjelang Pilkada ini," ujar Martias Wanto.
Sekda Martias Wanto melaporkan, kondisi saat ini jumlah penduduk Kabupaten Agam sekitar 532.123 orang dan yang tercatat sebagai pemilih sebanyak 361.897 orang. Jumlah ini terbagi dalam 16 PPK dan 246 PPS dan kita melibatkan seluruh tenaga untuk pelaksanaan ini totalnya 12.746 orang.
Terkait penentuan petugas di KPPS harus melakukan rapid test dulu seperti aturan yang telah ditetapkan, tercatat sekitar 80 orang reaktif dan masih ada yang akan diperiksa sekitar 300 orang lagi.
"Inilah kesulitannya pak gubernur, karena dalam ketentuan tidak ada pergantian waktu sementara, karena waktu kerja mereka ini sangat terbatas," lapor Sekda ke Gubernur. (k56)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
