Bisnis.com, MEDAN - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi menerima secara simbolis dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun 2021 dari Presiden RI Joko Widodo, Rabu (25/11) di Rumah Dinas Gubernur Sumut.
Edy mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut segera melakukan lelang pengadaan barang dan jasa, sehingga awal tahun 2021 proyek pembangunan sudah langsung bisa berjalan.
"Ini segera, Desember ini kita lakukan lelang, Januari sudah bisa berjalan. Penyerapan ini prioritas karena di tengah pandemi, rakyat itu membutuhkan dana segar, harus ada uang berputar itu,” kata Edy, Rabu (25/11/2020).
Ia memaparkan, untuk tahun 2021 Pemprov Sumut mendapatkan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp7,4 triliun dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp380 miliar.
"Saya sampaikan bahwa DAU Rp7,4 triliun miliar dan DAK Rp380 miliar, dari sana kita prioritaskan dana yang bisa kita pakai pembangunan murni Rp5 triliun,” tambah Edy.
Adapun, fokus dana anggaran Sumut di tahun 2021 akan diarahkan pada sektor pangan, baik pertanian, peternakan, dan perikanan. Dana Desa akan dialokasikan ke tiga bidang, yaitu penanganan Covid-19, pembangunan desa, dan program padat karya.
Baca Juga
Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo menyampaikan, dalam APBN 2021, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp2.750 triliun atau tumbuh 0,4% dibandingkan alokasi belanja di APBN 2020. Alokasi ini terdiri atas belanja untuk kementerian/lembaga sebesar Rp1.032 triliun, serta transfer daerah dan Dana Desa sebesar Rp795,5 triliun. Fokus APBN Tahun Anggaran 2021 antara lain kesehatan, perlindungan sosial, pemulihan ekonomi nasional dan reformasi struktural.
Mengenai vaksin, Jokowi mengatakan hal itu termasuk ke dalam bagian fokus APBN 2021 untuk penanganan Covid-19. Akhir tahun 2020 atau awal tahun 2021 vaksinasi bisa disalurkan. Namun, hal tersebut tetap membutuhkan persiapan yang matang.
"Kita harapkan setelah vaksinasi, dilakukan pemulihan kesehatan dan rasa aman masyarakat akan memicu kegiatan ekonomi,” kata Jokowi dalam acara penyerahan DIPA dan TKDD secara virtual, Rabu (25/11/2020).
Sementara itu, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani menyampaikan koordinasi antara lembaga dan pemerintah daerah sangat penting dan menentukan. Pada triwulan ketiga 2020 konsumsi pemerintah melalui belanja APBN tumbuh positif 9,8 persen.
"Hal ini meningkat siginifikan dari kontraksi belanja sebesar minus 6,9% triwulan kedua,” ujar Sri Mulyani.
