Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Raperda APBD Sumsel 2021 Ditetapkan Rp10,83 Triliun

Rancangan peraturan daerah tentang APBD Sumatra Selatan tahun 2021 ditetapkan senilai Rp10,83 triliun atau naik tipis 0,46 persen dari tahun sebelumnya yang senilai Rp10,78 triliun.
Dinda Wulandari
Dinda Wulandari - Bisnis.com 24 November 2020  |  15:10 WIB
Gubernur Sumsel Herman Deru  - Istimewa
Gubernur Sumsel Herman Deru - Istimewa

Bisnis.com, PALEMBANG – Rancangan peraturan daerah tentang APBD Sumatra Selatan tahun 2021 ditetapkan senilai Rp10,83 triliun atau naik tipis 0,46 persen dari tahun sebelumnya yang senilai Rp10,78 triliun.

Ketetapan tersebut berdasarkan kebijakan umum anggaran (KUA) dan Prioritas  Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang telah ditandatangani DPRD Sumsel bersama Gubernur Sumsel Herman Deru.

Gubernur mengatakan ada empat prioritas utama dalam APBD Sumsel 2021 yang bakal ditempuh pemprov.

Adapun keempat prioritas tersebut mencakup, penurunan kemiskinan, peningkatan infrastruktur, peningkatan kualitas SDM dan peningkatan fasilitas publik dan keagamaan. 

“Ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan ekonomi Sumsel yang lebih baik dan keamanan serta kerukunan beragama tetap terjaga,” katanya, Selasa (24/11/2020).

Deru melanjutkan setelah KUA PPAS ditandatangani maka dirinya berharap proses selanjutnya dapat berjalan lancar dan tepat waktu. 

Dia memaparkan untuk pendapatan daerah tahun anggaran 2021 dipatok senilai Rp10,20 triliun meningkat Rp280,13 miliar atau sebesar 2,82 persen jika dibandingkan dengan pendapatan daerah tahun 2020 yakni senilai Rp9,92 triliun.

Sementara dari sisi belanja, pada 2021 ditetapkan senilai Rp10,72 triliun atau meningkat  senilai Rp66,20 miliar jika dibandingkan dengan belanja daerah tahun anggaran 2020 senilai Rp10,66 triliun.

Pembiayaan daerah, terdiri atas penerimaan pembiayaan untuk tahun anggaran 2021 senilai Rp626,48 miliar turun senilai Rp230,63 milir atau 26,91 persen jika dibandingkan dengan 2020 senilai Rp857,12 miliar. 

Sementara dari sisi pengeluaran pembiayaan Rp102,41 miliar atau menurun senilai Rp16,70 miliar atau 14,02 persen jika dibandingkan 2020 senilai Rp119,11 miliar.

“Keberhasilan pencapaian sasaran utama dan prioritas pembangunan nasional sangat bergantun pada sinkronisasi kebijakan. Baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota,” katanya.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

sumsel
Editor : Ajijah

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top