Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Realisasi Dana Program Pemulihan Ekonomi Nasional di Sumut Simpang Siur

Pagu anggaran PEN dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk Sumut adalah Rp53,6 triliun.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumut Wiwiek Sisto Widayat memberikan cinderamata kepada Kepala Kepala Kantor Wilayah DJPb Sumut Tiarta Sebayang dalam acara Pelatihan Wartawan Ekonomi dan Bisnis Bank Indonesia di The Hills Hotel and Ressort, Rabu (4/11/2020)
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumut Wiwiek Sisto Widayat memberikan cinderamata kepada Kepala Kepala Kantor Wilayah DJPb Sumut Tiarta Sebayang dalam acara Pelatihan Wartawan Ekonomi dan Bisnis Bank Indonesia di The Hills Hotel and Ressort, Rabu (4/11/2020)

Bisnis.com, MEDAN - Bank Indonesia menyebutkan sebanyak Rp12 triliun dana program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Sumut yang berasal dari pemerintah pusat disalurkan hingga 25 September 2020. Dana yang disalurkan baru 22 persen dari total pagu anggaran.

Pagu anggaran PEN dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk Sumut adalah Rp53,6 triliun. Menurut data yang dipaparkan Bank Indonesia, daerah paling besar penyerapannya adalah Kota Medan dengan realisasi insentif kerja sebesar Rp91,3 miliar, penambahan dana untuk Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp2,71 miliar, dan penyaluran sembako sebesar Rp30,01 miliar. Total penyaluran bantuan sebesar Rp124 miliar.

Selain Medan, yang termasuk tiga besar daerah dengan penyerapan PEN terbanyak adalah Kabupaten Deli Serdang dan Pematang Siantar. Penyaluran insemtif kerja di Deli Serdang sebesar Rp73,92 miliar, dana PKH Rp4,3 miliar, dana untuk sembako Rp12,52 miliar, sehingga total penyaluran dana PEN di Deli Serdang sebesar Rp90,78 miliar.

Sementara itu penyaluran insentif pekerjaan di Pematangsiantar sebesar Rp33,75 miliar, dana PKH sebesar Rp0,8 miliar, dana untuk bantuan sembako sebesar Rp.5,74 miliar. Total penyaluran PEN di kota ini sebesar Rp40,29 miliar.

Jumlah penerima bantuan dari program PEN di Medan sebanyak 1,5 juta orang, di Deli serdang sebanyak 191.933 orang,dan di Pematangsiantar sebanyak 152.089 orang.

Menurut Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumut Wiwiek Sisto Widayat, terdapat beberapa kendala yang menyebabkan dana penyaluran PEN ini terhambat.

"Terdapat kendala-kendala umum, yaitu sinkronisasi data, tumpang tindih (data) penerima manfaat, keterbukaan data penerima manfaat lintas kementerian belum optimal, dan proses evaluasi masih perlu ditingkatkan," kata Wiwiek dalam acara Bincang-Bincang Media sekaligus Pelatihan Wartawan Ekonomi dan Bisnis di The Hill Hotel & Ressort, Rabu (4/11/2020).

Selain kebijakan fiskal untuk memulihkan ekonomi Indonesia melalui dana PEN, Pemerintah Pusat juga menggelontorkan dana bantuan untuk usaha mikro kecil menengah (UMKM). Total realisasi dana bantuan presiden (banpres) UMKM di Sumut hingga 25 September 2020 sebanyak Rp902 miliar dengan penerima bantuan sebanyak 376.226 orang. Bank penyalur untuk bantuan adalah BNI dan BRI.

Beda Data

Sementara itu, paparan persentasi yang dilakukan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sumatera Utara Tiarta Sebayang menunjukkan ada perbedaan jumlah realisasi PEN di Sumut dibandingkan data dari Bank Indonesia.

Data dari Kementrian Keuangan hingga Oktober 2020 menunjukkan realisasi program PEN di Sumut senilai Rp10,4 triliun. Dana untuk program PKH terealisasi sebesar Rp2,03 triliun, untuk kartu sembako sebanyak Rp1,37 triliun, dan untuk bansos tunai sebesar Rp1,9 triliun. Sisanya adalah realisasi dana beras PKH, Pra kerja, insentif tenaga kesehatan pusat, klaim rumah sakit, subsidi upah, proyek Padat Karya Tunggal (PKT) Kementerian Pertanian, PKT Kementerian Perhubungan, PKT Kementerian PUPR, dan banpres UMKM.

Tiarta menyebutkan jumlah realisasi banpres UMKM Sumut hingga Oktober 2020 adalah Rp2,73 triliun. Dengan begitu, ada selisih sejumlah Rp1,83 triliun dibandingkan data dari Bank Indonesia.

"Serapan dana BPUM sebesar Rp2,73 triliun. Serapan dana stimulus fiskal dari APBN sudah mencapai 79,89 persen," ungkap Tiarta dalam acara Bincang-Bincang Media sekaligus Pelatihan Wartawan Ekonomi dan Bisnis Bank Indonesia, Rabu (4/11/2020).

Menanggapi hal tersebut, Wiwiek menyebutkan data yang diterima Bank Indonesia berasal dari kementrian Koperasi dan UMKM. Wiwiek mengakui data mengenai realisasi dana PEN di Sumut masib simpang siur.

"Angka bisa beda-beda ini. Kalau kita dapatkan angka dari Kemenkop berbeda dari Kementrian Perekonomian. Datanya simpang siur dan susah di cross check," kata Wiwiek.

Program PEN merupakan salah satu kebijakan fiskal pemerintah pusat untuk menekan kontraksi perekonomian Indonesia. Selain itu, Kementerian Keuangan dan Kementrian Dalam Negeri telah mengedarkan Surat Edaran Bersama agar gubernur/bupati/wali kota segera melakukan percepatan realisasi belanja APBD melalui SE Nomor SE-35/MK.07/2020 dan Nomor 440918/SJ.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper