Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Gubernur Sumbar Nyatakan Sikap Tolak UU Cipta Kerja

Pemerintah Provinsi Sumatra Barat menyampaikan aspirasi dari Serikat Pekerja atau Serikat Buruh yang menyatakan menolak disahkannya Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja dimaksud.
Noli Hendra
Noli Hendra - Bisnis.com 09 Oktober 2020  |  05:24 WIB
Petugas Pemadam Kebakaran dibantu warga memadamkan api yang menghanguskan bangunan di kawasan Senen, Jakarta, Kamis (8/10/2020) malam. Menurut warga sejumlah bangunan toko dan bekas gedung bioskop Megaria tersebut dibakar massa saat berunjuk rasa menolak pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja. - Antara/Indrianto Eko Suwarso
Petugas Pemadam Kebakaran dibantu warga memadamkan api yang menghanguskan bangunan di kawasan Senen, Jakarta, Kamis (8/10/2020) malam. Menurut warga sejumlah bangunan toko dan bekas gedung bioskop Megaria tersebut dibakar massa saat berunjuk rasa menolak pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja. - Antara/Indrianto Eko Suwarso

Bisnis.com, PADANG - Kegelisahan dan kekhawatiran para pekerja dan masyarakat terkait UU Cipta Kerja mengundang perhatian dari para kepala daerah. Di Sumatra Barat, Gubernur Irwan Prayitno mengeluarkan surat yang menyampaikan pernyataan sikap menolak UU Cipta Kerja tersebut.

Pernyataan penolakan itu disampaikan melalui surat bernomor : 050/1422/Nakertrans/2020, ditandatangani langsung Gubernur Sumbar Irwan Prayitno pada Kamis 8 Oktober 2020.

Dalam surat itu, Irwan Prayitno menyatakan dengan telah disahkannya Undang-Undang tentang Cipta Kerja oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada tanggal 5 Oktober 2020, menimbulkan aksi unjuk rasa yang menolak Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja oleh Serikat Pekerja atau Serikat Buruh di Sumatra Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut. Pemerintah Provinsi Sumatra Barat menyampaikan aspirasi dari Serikat Pekerja atau Serikat Buruh yang menyatakan menolak disahkannya Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja dimaksud.

Surat pernyataan itu ditujukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI)

Di Sumbar, aksi unjuk rasa telah berlangsung di hari kedua dan aksi berlangsung rusuh. Hari ini ada ratusan para mahasiswa dan pekerja kembali berunjuk rasa ke Kantor DPRD Sumbar.

Hujan lempar batu dari mahasiswa dan tembakan gas air mata dari aparat kepolisian tidak terhindarkan. Namun para unjuk rasa sulit untuk dibubarkan.

Ketua DPRD Sumbar Supardi kembali menemui pengunjuk rasa. Padahal, pada aksi Rabu, ia sempat terkena lemparan air botol mineral dari pengunjuk rasa

Supardi kembali menemui mahasiswa di tengah guyuran hujan dan menampung aspirasi unjuk rasa untuk diteruskan ke pemerintah pusat. “DPRD akan meneruskan aspirasi yang disampaikan mahasiswa kepada pemerintah pusat secara resmi, karena aspirasi tersebut adalah berkaitan dengan UU," kata Supardi, Kamis (8/10/2020).

Dia menegaskan, dalam kaitan dengan kebijakan dan keputusan pemerintah pusat, DPRD sebagai wakil rakyat hanya bisa menyalurkan suara rakyat daerah. Namun, aspirasi masyarakat di daerah akan disampaikan resmi secara kelembagaan. (K56)

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

cipta kerja
Editor : Miftahul Ulum
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top