Bisnis.com, PALEMBANG -- Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan bakal mengalokasikan dana APBD 2021 untuk bantuan biaya sertifikasi tanah bagi masyarakat menengah ke bawah yang tidak ter-cover oleh Program Nasional Agraria atau Prona.
Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan rencana tersebut dibuat agar tanah yang dimiliki masyarakat seutuhnya legal alias bersertifikat.
“Tekad saya ingin Sumsel ini tidak bersisa lagi tanah tidak bersertifkat, dianggarkan pada APBD 2021. Wilayahnya nanti ditentukan yang jelas ini untuk rakyat,” katanya, Jumat (18/9/2020).
Menurutnya, masyarakat Sumsel telah memiliki kesadaran yang cukup tinggi untuk sertifikasi tanah, tetapi kerap kali terkendala pada persoalan biaya. Oleh karena itu, pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting bagi masyarakat, untuk mendapatkan legalitas baik tanah yang mereka tempati.
“Lakukan pendekatan masyarakat agar kami tahu kronologisnya, lewat sinergi kami dapat membantu mempercepat program nasional. Makanya, Pemprov Sumsel berinisiasi agar biaya yang masih dibebankan kepada pemohon itu bisa di-cover APBD,” kata Deru.
Sementara Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumsel, Pelopor, mengatakan pihaknya mengapresiasi langkah Pemprov Sumsel untuk mengalokasikan anggaran demi percepatan sertifikasi tanah.
“Kami bangga gubernur dapat mendukung penuh khusus untuk program percepatan sertifikasi tanah,” katanya.
Pelopor mengatakan upaya tersebut selaras dengan program Kementerian Agraria Tata Ruang dan Pertanahan, di mana sebelum 2024 seluruh bidang tanah di RI bisa bersertifikat.
“Terkait penyelesaian masalah dan konflik ini memang menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari program yang harus kami kerjakan,” katanya.
Dia mengatakan BPN Kanwil Sumsel akan segera melaksanakan apa yang menjadi prioritas, terutama terkait dengan kepastian luas atau sering disebut dengan satu peta.
“Kami akan selesaikan dalam rangka program satu peta menjadi bagian dari itu, dan kami punya pengalaman untuk menyelesaikannya,” katanya.
