Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Pemprov Sumut Pertimbangkan Bansos Covid-19 Tahap 2 Menuju New Normal

Sekda Provinsi Sumatra Utara Sabrina mengatakan pemprov masih melihat perkembangan kasus Covid-19 dalam memberikan bantuan sosial tahap 2. Dari situ, pemprov akan memetakan pengalokasian anggaran penanganan Covid-19 sehingga tepat sasaran. 
Azizah Nur Alfi
Azizah Nur Alfi - Bisnis.com 25 Juni 2020  |  12:41 WIB
Sekretaris Daerah Provinsi Sumatra Utara (Sumut) R Sabrina usai rapat persiapan pelaksanaan Hari Raya Idulfitri 1441 H sesuai protokol kesehatan, Medan, Jumat (22/5). - Dokumen Humas
Sekretaris Daerah Provinsi Sumatra Utara (Sumut) R Sabrina usai rapat persiapan pelaksanaan Hari Raya Idulfitri 1441 H sesuai protokol kesehatan, Medan, Jumat (22/5). - Dokumen Humas

Bisnis.com, MEDAN - Pemerintah Provinsi Sumatra Utara telah menyalurkan seluruh bantuan jaring pengaman sosial (JPS) kepada seluruh kabupaten dan kota d wilayah tersebut. Selanjutnya, pemprov masih mempertimbangkan bantuan sosial tahap 2.

Sekda Provinsi Sumatra Utara Sabrina mengatakan pemprov masih melihat perkembangan kasus Covid-19 dalam memberikan bantuan sosial tahap 2. Dari situ, pemprov akan memetakan pengalokasian anggaran penanganan Covid-19 sehingga tepat sasaran. 

"Tentu kita harapkan tetap ada bantuan ini, tetapi jumlahnya bergantung pada perkembangan yang ada. Apalagi kita akan [memasuki] new normal," katanya dalam rapat evaluasi JPS melalui keterangan resmi, Kamis (25/6/2020).  

Terkait dengan hasil evaluasi JPS tahap pertama, dia menyampaikan secara umum kabupaten dan kota melaporkan bahwa kuantitas dan kualitas sembako yang dibagikan sesuai dengan kontrak penyedia barang. Meski ada beberapa kabupaten dan kota yang mengalami kendala seperti barang rusak atau kurang, tetapi hal tersebut telah diselesaikan oleh penyedia.

Selanjutnya, pemprov meminta kepada masyarakat yang tidak terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), untuk melapor kepada pemerintah desa maupun kelurahan. Sebab, data masyarakat prasejahtera akibat terdampak Covid-19, belum seluruhnya diperbarui.

DTKS Provinsi Sumatra Utara menjadi dasar penerima bantuan sosial tahap pertama yaitu sebanyak 1,32 juta kepala keluarga. Hasil validasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menemukan penerima yang benar-benar layak sebanyak 1,07 juta kepala keluarga.

"Untuk itu kami harap pemerintah kabupaten dan kota menyampaikan validasi data masyarakat yang terdampak sosial dan ekonomi akibat Covid-19 atau data masyarakat prasejahtera baru," katanya. 

Sabrina menyebutkan masih ada kabupaten dan kota yang belum selesai menyalurkan bantuan kepada masyarakat. Daerah tersebut yaitu Kabupaten Samosir karena dalam proses pengadaan, Kabupaten Toba yang baru terealisasi 24,06%, Kabupaten Mandailing Natal sebesar 49,35%, Kabupaten Nias sebesar 85%, dan Kota Pematangsiantar sebesar 71,89%.

Sebagai informasi, Pemprov Sumut menyalurkan bantuan kepada kabupaten dan kota berupa paket sembako dan dana bantuan langsung tunai. Sebanyak 20 daerah menerima bantuan dalam bentuk paket sembako, sedangkan 13 daerah menerima dana BLT.
 
“Bagi kabupaten dan kota yang belum selesai pendistribusiannya, agar mempercepat pendistribusian sembako kepada penerima manfaat, baik yang terdata pada DTKS hasil verifikasi maupun kepada penerima manfaat yang terdampak Covid-19,” pesannya. 

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

pemprov sumut
Editor : Nurbaiti
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top