Bisnis.com, MEDAN - Pemerintah Kota Medan memastikan tidak menyiapkan tambahan dana dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang digelar pada 9 Desember 2020, sehingga Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) diminta merasionalisasikam anggaran yang sudah ada.
Tengku Ahmad Sofyan, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Medan, mengatakan anggaran untuk penyelenggaraan Pilkada serentak pada Desember mendatang, telah siap. Jumlah anggaran tersebut sekitar Rp100 miliar, sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang telah disepakati awal.
Saat ini realisasi anggaran penyelenggaraan Pilkada telah mencapai 35% dari nilai NPHD. Selanjutnya, Pemkot Medan akan merealisasikan 65% sisanya sesuai dengan tahapan penyelenggaraan.
"Untuk [anggaran] Pilkada baru terealisasi 35% dari NPHD. Ini untuk semuanya, baik KPU, Bawaslu, pengamanan," katanya saat dihubungi Bisnis hari ini Rabu (10/6/2020).
Terkait penanganan pandemi Covid-19 dalam penyelenggaraan Pilkada, Pemko Medan tidak akan menambah anggaran untuk penerapan protokol kesehatan. Ahmad mengatakan anggaran penyelenggaraan masih sesuai dengan NPHD awal.
Untuk itu, Pemko Medan berharap KPU Medan dapat mengoptimalkan anggaran sesuai dengan NPHD awal. KPU Medan didorong melakukan rasionalisasi anggaran dalam penyelenggaraan Pilkada di tengah pandemi Covid-19.
"Kita sudah melakukan refocusing beberapa kali. Alokasi anggaran kita habis kesana. Jadi kalau untuk menambah lagi, kita belum ada dananya," katanya.
Dalam beberapa kali kesempatan, Plt Wali Kota Medan Akhyar Nasution mengatakan pihaknya siap menambah anggaran untuk penanganan Covid-19 menjadi Rp500 miliar. Pada tahap pertama, hasil refocusing kegiatan dan realokasi anggaran diperoleh sejumlah Rp110 miliar.
