Bisnis.com, PEKANBARU -- Pemerintah Provinsi Riau terus melanjutkan perjuangan mendapatkan Dana Bagi Hasil (DBH) Kelapa Sawit ke pemerintah pusat.
Terbaru, dalam waktu dekat ini Gubernur Riau Syamsuar bakal menemui anggota DPR RI asal Riau di Jakarta. Diharapkan, lobi-lobi tersebut dapat menghasilkan regulasi yang membuat Riau mendapatkan DBH sawit.
"Saya juga sudah bicara dengan Kepala Penghubung Riau di Jakarta, kami akan mempersiapkan waktu bertemu dengan anggota DPR RI asal Riau untuk mendapatkan dukungan," kata Syamsuar melalui keterangan resmi, Kamis (27/2/2020).
Adapun, dukungan dari DPR RI dinilai sangat penting mengingat untuk mendapatkan DBH sawit diperlukan perubahan undang-undang perimbangan keuangan pusat dan daerah.
Selain itu, sebagai tindak lanjut dari pertemuan antara gubernur daerah penghasil sawit beberapa waktu lalu di Pekanbaru, Syamsuar mengungkapkan bahwa para gubernur tersebut juga tengah melakukan tindak lanjut di daerahnya masing-masing.
"DBH sawit kami sudah berbincang dengan para gubernur yang daerahnya penghasil sawit. Sekarang para gubernur membicarakan dengan masing-masing DPRD-nya, sehingga perjuangan mendapatkan DBH ini menjadi suatu kesatuan," ujarnya.
Adapun sebagai langkah lanjutan, nantinya seluruh gubernur daerah penghasil sawit bakal datang ke pusat, maupun lewat Asosiasi Pemerintah Provinsi (Apsi), untuk menyampaikan suaranya.
Bulan lalu, Pemerintah Provinsi Riau mengusulkan DBH sawit untuk daerah sebesar 80 persen dan untuk pusat sebesar 20 persen.
Hal itu disampaikan oleh Gubernur Riau Syamsuar setelah melakukan Rapat Koordinasi (Rakor) tertutup dengan 18 kepala provinsi penghasil komoditas kelapa sawit se-Indonesia pada akhir pekan lalu.
Adapun dasar acuan tersebut karena daerah merupakan tempat yang berpengaruh besar terhadap budidaya kelapa sawit, bukannya di pusat.
