Bisnis.com, MEDAN - Kegiatan elektronifikasi di Sumatra Utara diperluas ke beberapa sektor seperti dalam penyaluran program sosial pemerintah, moda transportasi, pariwisata, pesantren, hingga transaksi keuangan pemerintah daerah.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumatra Utara (Sumut) Wiwiek Sisto Widayat mengatakan perluasan program elektronifikasi di berbagai area diperkirakan mampu mendorong daya beli dan konsumsi masyarakat serta mempercepat money circulation di Sumut.
“Elektonifikasi transaksi juga dapat meningkatkan transparansi keuangan baik pemerintah daerah, pelaku usaha hingga masyarakat,” kata dikutip Rabu (1/1/2020).
Dia melanjutkan, khususnya untuk pelaku usaha mikro dan kecil seperti pedagang di pasar tradisional, ekeltronifikasi transaksi melalui penerapan QRIS dapat meningkatkan akses keuangan pelaku usaha baik ke perbankan maupun fintech.
Di sektor pariwisata dan transportasi, lanjutnya, BI Sumut telah memengembangkan interkoneksi pembayaran digital untuk transportasi dan pariwisata di kawasan Danau Toba melalui Toba Smart Card. Program tersebut beriringan dengan pengembangan QR Code Indonesian Standard (QRIS).
Dia mengatakan program tersebut dapat dikatakan sebagai pilot project elektronifikasi di kawasan Danau Toba dan sekitarnya. Apalagi, Danau Toba menjadi salah satu destinasi prioritas yang dikembangkan oleh pemerintah, yang diharapkan dapat mendatangkan lebih banyak wisatawan.
“Kami coba lakukan elektronifikasinya. Jadi turis dari Bandara Silangit menuju kawasan Danau Toba dapat mengggunakan uang elektronik/ e-card. Ini lagi kami garap secara insentif,” jelas Wiwiek.
Dia menjelaskan nantinya semua transportasi dari Bandara Silangit menuju kawasan Danau Toba pembayaran dapat dilakukan secara efisien dengan uang elektronik. Selain itu, BI juga melakukan interkoneksi pembayaran digital ketika wisatawan menaiki kapal PT. Pelni (Perseroan) menuju Samosir. “Sampai di Samosir nanti bisa dilanjutkan dengan naik bus pariwisata milik Kabupaten Samosir. Ini menjadi upaya untuk mendigitalisasi masyarakat,” katanya.
Semnetara itu, khusus elektronifikasi transaksi pemda,lanjutnya, membutuhkan dukungan regulasi, sumber daya manusia dan infrastruktur menjadi komponen dasar untuk mengakselerasi akseptansi elektronifikasi.
