Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Gubernur Edy Percepat Proses Tender Sumut

Sebelum penyerahan dokumen tersebut, Edy berpesan bahwa pembangunan harus dikerjaan seluruh unsur pemerintah. Hal tersebut seperti yang diamanatkan oleh Presiden Joko Widodo dalam rapat koordinasi bersama seluruh kepala daerah se-Indonesia.
Gubernur Sumatra Utara Edy Rahmayadi (kiri) bersama Wakil Gubernur Musa Rajekshah (kanan) /ANTARA-Puspa Perwitasari
Gubernur Sumatra Utara Edy Rahmayadi (kiri) bersama Wakil Gubernur Musa Rajekshah (kanan) /ANTARA-Puspa Perwitasari

Bisnis.com, MEDAN— Pemerintah Provinsi Sumatra Utara memfokuskan untuk percepatan tender serta realisasi proyek pembangunan kawasan Medan, Binjai, Deliserdang dan Karo atau Mebidangro.

Hal tersebut diungkapkan Gubernur Sumatra Utara Edy Rahmayadi saat penyerahan dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) kepada seluruh Pemerintah Daerah di Sumut.

Sebelum penyerahan dokumen tersebut, Edy berpesan bahwa pembangunan harus dikerjaan seluruh unsur pemerintah. Hal tersebut seperti yang diamanatkan oleh Presiden Joko Widodo dalam rapat koordinasi bersama seluruh kepala daerah se-Indonesia.

Edy mengatakan terdapat 5 hal yang harus segera dikerjakan. Pertama adalah pembangunan SDM (Sumber Daya Manusia) yang diarahkan kepada kualitas manusia.  “Seperti karakter pekerja keras yang dinamis, SDM terampil, menguasai iptek, serta mengundang talenta global untuk kerja sama,” ujar Edy, dikutip Kamis (21/11/2019).

 Kedua, infrastruktur. Efek dari pembangunan infrastruktur diharapkan meningkatkan investasi dan pariwisata. Termasuk mendongkrak tenaga kerja baru, serta memberikan nilai tambah bagi perekonomian rakyat. Hal ini juga menjadi fokus dalam visi misi Sumut  Bermartabat.

 Selanjutnya pada poin ketiga, penyederhanaan regulasi. Persoalan banyaknya peraturan  dinilai telah mempengaruhi proses pembangunan yang dimulai dari tender proyek. “Dimana hingga menjelang akhir tahun, masih ada tender yang belum tuntas. Ke depan, tender harus dimulai awal tahun,” katanya

 Dia menjelaskan apabila persoalan hokum atau regulasi tidak dapat diselesaikan, alhasil pembangunan tidak terjadi. Untuk itu, dia berharap mulai 1 Januari 2020 aktivitas lelang sudah mulai dibuka. “Tender yang benar, jangan ada istilah aneh-aneh,” tegasnya.

 Keempat, adalah penyederhanaan birokrasi. Arahnya, lanjutnya, pada peluang investasi untuk lapangan kerja. Paling tidak, menurut Edy panjangnya jalur birokrasi bisa dipangkas, termasuk menyederhanakan jabatan eselon.

 “Untuk satu pekerjaan, banyak tanda tangan yang harus dilalui. Sampai di meja Gubernur, saya lagi di luar kota. Bisa tidak  jadi kerja itu OPD saja,” katanya. 

Selanjutnya  yang kelima, kata Edy, yakni transformasi ekonomi. Jika selama ini ada ketergantungan terhadap sumber daya alam (SDA), menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern. “Saya akan awasi ini secara ketat. Bagaimana membangun desa menata kota, dana banyak ke sana. Karena saya dituntut Presiden,” jelasnya.

Selain proses tender yang dipercepat, Edy jugamenyampaikan bahwa pada 2020 proyek pembangunan Medan-Binjai-Deliserdang-Karo (Mebidangro) akan dimulai. Proyek yang dimaksud meliputi pusat olahraga, Rumah Sakit Haji dengan konsep hijau, tol dalam kota, pengolahan sampah hingga revitaliasi Tahura dan Tangkahan. “Saya akan kejar ini. Tetapi bukan berarti mengabaikan daerah lain,” ungkapnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper