Bisnis.com, PALEMBANG – Ribuan pekerja yang tergabung dalam Serikat Pekerja Pertamina (SPP RU III) Plaju menolak Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok atau BTP yang dikabarkan bakal mengisi jabatan di tubuh direksi dan komisaris BUMN tersebut.
Ketua Umum SPP RU III, M. Yunus, mengatakan penolakan tersebut berdasarkan sejumlah pertimbangan, salah satunya terkait rekam jejak BTP.
“Kami menilai BTP tidak pantas memimpin Pertamina karena sudah cacat secara materil. Kita semua tahu sendiri rekam jejaknya selama memimpin DKI Jakarta," katanya kepada wartawan, Senin (18/11/2019).
Dia menambahkan SPP RU III menaungi sebanyak 1.060 pekerja. Sementara secara nasional, terdapat sekitar 9.000 pekerja Pertamina yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB).
Yunus memaparkan bahwa penolakan tersebut karena BTP dinilai sudah cacat secara materil akibat kasus penistaan agama dan tidak mencerminkan perilaku baik. Selain itu, BTP alias Ahok dinilai tidak memiliki pengalaman dalam mengelola bisnis migas dari hulu sampai hilir.
“Ahok belum masuk saja sudah bikin gaduh bagaimana nanti bersama-sama pekerja memajukan perusahaan ini. Tidak mungkin Pertamina menghabiskan waktu soal internal saja," ujarnya.
Baca Juga
Menurutnya, masih banyak kader internal maupun eksternal yang memenuhi kualifikasi untuk memimpin Pertamina. Oleh karena itu, serikat pekerja mendesak pemerintah bersikap bijaksana memilih putra-putri terbaik bangsa yang akan memimpin Pertamina.
Pihaknya berdalih penolakan terhadap BTP tidak terdapat unsur suku, agama, ras dan kepentingan organisasi manapun termasuk PA 212.
“Kami serikat pekerja selalu mengkritisi setiap pergantian direksi dan komisaris untuk kepentingan Pertamina. Kami mendesak agar pemerintah bersikap bijaksana memilih figur pemimpin Pertamina," katanya.
Apabila tuntutan mereka tak digubris dan Ahok tetap menjadi pemimpin Pertamina, pihaknya akan berkordinasi dengan serikat pekerja Pertamina seluruh Indonesia untuk mengambil langkah lanjutan akan ditempuh.
"Kami tahu ini hak pemerintah tetapi harap pemerintah bijak dalam memilih pemimpin Pertamina," katanya.
