Bisnis.com, PALEMBANG – Pemprov Sumatra Selatan menyatakan blangko kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP di provinsi itu dalam kondisi terbatas sejak Agustus 2019.
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumsel, Herfiansyah Djarab, mengatakan bahwa Sumsel termasuk salah satu daerah yang mengalami krisis blangko e-KTP setelah Kementerian Keuangan menolak pengajuan tambahan anggaran untuk empat juta blangko secara nasional.
“Kita juga mendapat pembatasan blangko e-KTP dari pusat. Biasanya Sumsel dapat ribuan blangko per bulan untuk tiap kabupaten/kota, sekaranng hanya dijatahi 500 keping per bulan,” katanya, Kamis (7/11/2019).
Menurut Herfiansyah, terbatasnya blangko tersebut sangat berdampak pada pelayanan kepada masyarakat. Padahal di Sumsel ada 17 kabupaten/kota yang setiap harinya melayani pencetakan e-KTP.
Oleh karena itu, Herfiansyah berharap pemerintah pusat segera mengeluarkan kebijakan terkait dengan ketersediaan blangko e-KTP.
“Kami tidak tahu sampai kapan krisis blangko ini akan terjadi. Harapan kami agar ada solusi atas masalah ini. Sebab sangat berdampak terhadap masyarakat,” katanya.
Baca Juga
Herfiansyah menjelaskan, berdasarkan data Disdukcapil Sumsel, masyarakat di Sumsel yang sudah melakukan perekaman untuk e-KTP saat ini tercatat sekitar 5.882.034 atau 99,8% sementara wajib e-KTP di Sumsel tercatat mencapai 5.892.508.
“Yang paling banyak melakukan perekaman e-KTP itu Kota Palembang dengan 1.216.799 penduduk. Sedangkan yang terendah itu Kota Pagar Alam yang hanya 105.857 penduduk saja,” jelasnya.
